DPR Targetkan RUU Kemudahan Membayar Pajak Bisa Disahkan Tahun Ini

MANILA, DDTCNews - DPR Filipina menargetkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kemudahan Membayar Pajak dapat disahkan pada tahun ini.

Ketua Komite Keuangan DPR Joey Sarte Salceda mengatakan RUU Kemudahan Membayar Pajak perlu segera disahkan agar dapat diterapkan mulai 2023. Apalagi, UU Reformasi Pajak untuk Percepatan dan Inklusi (Tax Reform for Acceleration and Inclusion/TRAIN) juga mulai diimplementasikan pada tahun depan.

"Kami berharap implementasi RUU ini dapat digabungkan dengan beberapa ketentuan lainnya," katanya, dikutip Sabtu (3/11/2022).

Salceda mengatakan substansi penting dalam RUU Kemudahan Membayar Pajak yakni mengenai threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini senilai PHP3 juta atau sekitar Rp843,5 juta. Menurutnya, angka itu sudah kuno dan tidak relevan karena kriteria UMKM dalam UU Pajak pada saat ini adalah pelaku usaha yang beromzet hingga PHP10 juta atau Rp2,78 miliar.

Kemudian, dia memaparkan RUU Kemudahan Membayar Pajak akan menyatukan persyaratan dokumen dalam faktur pajak. Hal ini akan mengubah sistem yang berlaku saat ini, yang mewajibkan kuitansi resmi untuk barang dan faktur penjualan untuk jasa.

Dia meyakini RUU Kemudahan Membayar Pajak akan membuat pemungutan dan pelaporan PPN lebih mudah bagi PKP, terutama dengan implementasi faktur elektronik. Misalnya pada eksportir, pengajuan restitusi PPN bakal lebih cepat ketimbang sistem saat ini yang prosesnya mencapai 90 hari.

"Pemungutan PPN akan lebih mudah dan berarti pengajuan restitusinya juga lebih cepat. Ini membuat ekspor kita lebih kompetitif," ujarnya dilansir businessmirror.com.ph.

Salceda menambahkan RUU Kemudahan Membayar Pajak turut memuat usulan mengenai reformasi administrasi perpajakan melalui penyederhanaan sistem dan penegasan hak wajib pajak. RUU ini akan memberikan kewenangan kepada otoritas untuk membuat klasifikasi wajib pajak berdasarkan beberapa aspek seperti kepatuhan terhadap regulasi; jumlah dan jenis pajak yang dibayar; omzet; volume usaha, tingkat upah dan pekerjaan; serta faktor ekonomi dan keuangan lainnya.

Menurutnya, berbagai substansi dalam RUU tersebut akan membuat ketentuan pajak makin sederhana sehingga pada akhirnya bakal meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (sap)