Ilustrasi.
JENEPONTO, DDTCNews – Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu memberikan asistensi kepada salah satu wajib pajak pada 5 Oktober 2023 terkait dengan permohonan untuk mengaktifkan kembali NPWP.
Pemohon berinisial SR mengatakan dirinya tengah mengajukan permohonan kredit di salah satu bank. Namun, pengajuan kredit tersebut terkendala lantaran NPWP-nya tidak aktif. Untuk itu, ia meminta asistensi kepada petugas pajak terkait dengan isu tersebut.
“Saya mengajukan kredit di bank, tetapi kata pegawainya NPWP saya tidak aktif. Lalu, bagaimana untuk mengaktifkannya kembali? Saat ini, saya juga statusnya sudah bukan honorer, tapi sudah lulus PPPK,” katanya dikutip dari situs web DJP, Minggu (15/10/2023).
Petugas KP2KP Bontosunggu Siti kemudian mengecek NPWP milik SR tersebut. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SR tidak menjalankan kewajiban pajaknya berupa pelaporan SPT Tahunan selama 2 tahun terakhir sehingga tidak aktif secara jabatan.
Siti mengimbau wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengaktifan Non-efektif (NE). “Silakan melengkapi berkas persyaratan berupa fotokopi KTP dan NPWP serta silahkan mengisi formulir permohonan pengaktifan NE.” tuturnya.
Setelah formulir permohonan selesai diisi dan lengkap, Siti kemudian merekam permohonan tersebut di aplikasi ereg. Tak ketinggalan, ia juga menjelaskan kembali kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi wajib pajak.
“Karena NPWP nya sudah aktif kembali, SPT Tahunannya jangan lupa untuk dilaporkan. Pelaporan dimulai Januari hingga 31 Maret setiap tahun. Jika melewati batas waktu lapor atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda Rp100.000,” ujarnya.
Sebagai informasi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. (rig)