Pemerintah Diminta Perbesar Keringanan Pajak untuk Asuransi Kesehatan

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Asosiasi Asuransi Jiwa Malaysia (Life Insurance Association Malaysia/LIAM) meminta pemerintah agar memasukkan premi asuransi kesehatan dalam keringanan pajak. Insentif berupa keringanan pajak saat ini diberikan senilai RM8.000 atau Rp27,2 juta untuk setiap wajib pajak pemegang premi.

Presiden LIAM Loh Guat Lan mengatakan keringanan pajak diperlukan untuk biaya pengobatan pada diri sendiri, pasangan, dan anak-anak untuk penyakit serius dalam premi asuransi kesehatan.

Kemudian, pemerintah juga dapat meningkatkan keringanan pajak gabungan untuk premi asuransi kesehatan medis dan premi asuransi pendidikan yang saat ini sebesar RM3.000  atau Rp10,2 juta menjadi RM6.000 atau Rp20,4 juta.

"Biaya pengobatan biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan wajib pajak menggunakan pendapatan mereka untuk mendanai kebutuhan medis jangka panjang mereka di masa depan," katanya, dikutip Selasa (12/10/2021).

Loh mengatakan pemerintah dapat memasukkan tambahan keringanan pajak atas asuransi tersebut dalam APBN 2022. Menurutnya, usulan tersebut akan membantu meringankan beban biaya pengobatan wajib pajak di masa depan.

Loh menyebut biaya asuransi kesehatan untuk sebuah keluarga dengan anggota 2 orang dewasa dan 3 anak adalah rata-rata sekitar RM2.500 atau Rp8,5 juta per tahun. Sementara itu, premi asuransi pendidikan yang dibayarkan keluarga tersebut untuk 3 anak hanya RM500 per tahun atau Rp1,7 juta.

Di sisi lain, LIAM menyarankan agar pemerintah meningkatkan batas keringanan pajak pribadi untuk premi asuransi jiwa yang saat ini RM3.000 atau  Rp10,2 juta menjadi RM5.000 atau Rp17 juta. Ada pula usulan pembebasan pajak layanan 6% pada Skema Asuransi Kelompok Karyawan, serta perpanjangan Program Perlindungan Tenang Voucher (PTV) senilai RM50 atau Rp170.350 untuk 40% masyarakat berpenghasilan terendah selama satu tahun.

Menurut Loh, penghapusan pajak layanan 6% akan mendorong pengusaha mengasuransikan karyawan mereka dengan skema kelompok. Adapun hingga saat ini, statistik mencatat kurang dari separuh karyawan di Malaysia yang memperoleh bentuk perlindungan tersebut.

"Mengingat pentingnya memiliki asuransi kesehatan bagi warga Malaysia, keringanan pajak untuk jenis rencana asuransi ini harus ditingkatkan," ujarnya dilansir freemalaysiatoday.com. (sap)