BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah Singapura bersama-sama dengan Hong Kong dan Swiss, yang merupakan negara yang banyak menampung rekening milik Warga Negara Indonesia (WNI), telah menyatakan kesiapannya untuk mematuhi standar internasional terkait masalah tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak) yang menjadi salah satu rekomendasi pada KTTG-20, di Hamburg, Jerman.
“Dalam pertemuan G20, tiga negara yaitu Hong Kong, Swiss, serta Singapura khusus meminta bertemu dan menjelaskan bahwa mereka mengikuti standar internasional itu, bahkan siap untuk menerima Kementerian Keuangan,” katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman, Sabtu (8/7).
Sri Mulyani memperkirakan, saat ini masih ada dana milik WNI di luar negeri sebanyak Rp1.000 triliun, di mana hampir 60% dari dana tersebut berada di Singapura. Dia bersyukur karena Singapura sudah menyampaikan sikap mengikuti ketentuan internasional terkait penghindaran pajak tersebut.
“Seperti yang anda semua tahu bahwa kalau kita melakukan tax amnesty sebagian besar dari wajib pajak kita itu harta dan dananya yang selama ini tidak di-disclose ada di Singapura, di Hongkong, Australia dan negara-negara seperti Swiss. Jadi ini adalah suatu langkah konkret yang akan makin menimbulkan suatu kepercayaan,” tuturnya.
Sri Mulyani mengapresiasi kesepakatan yang dihasilkan negara-negara peserta KTT G-20, yang memiliki inisiatif untuk menghadapi penghindaran pajak (tax invasion) dan tax avoidance secara sistematis dan global.
Sri Mulyani membandingkan saat dirinya menjadi Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu, di mana saat mau mengejar wajib pajak yang ditengarai akan menghindar, negara-negara lain biasanya menganggap hal itu sebagai urusan masing-masing negara. “Kalau sekarang itu merupakan suatu kesepakatan global,” katanya.
Sekarang, menurut Sri Mulyani, jika mau menghindar dan cari tempat sembunyi akan sulit karena ada 190 negara bersama-sama melawan hal itu. Menurutnya, kini dunia bergerak ke arah global governance atau tata kelola dunia yang semakin fair, adil, dan transparan. (Amu)
