BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo mengharapkan sengketa (dispute) di Pengadilan Pajak ke depan lebih banyak terkait dengan perbedaan pemahaman atas sebuah kebijakan (policy).
Dengan demikian, sengketa yang berkaitan dengan uji bukti diharapkan mulai berkurang. Dalam sebuah acara tax gathering, Suryo mengatakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah adanya model pemeriksaan yang lebih sederhana.
“Ke depan saya kepengin model pemeriksaan yang lebih sederhana. Ujungnya tadi, pemeriksaan sederhana dan dispute-nya ke arah treatment [pemahaman policy yang berbeda] atau mungkin adu bukti yang betul-betul menjadi underlying dari suatu transaksi,” ujarnya, dikutip pada Senin (5/5/2024).
Dengan perspektif tersebut, jika memang ada keberatan dari wajib pajak yang harus diterima, otoritas akan menerimanya. Skema pemeriksaan yang sederhana tersebut, lanjut Suryo, masih terus didiskusikan.
“Saya kepengin betul-betul yang pergi ke Pengadilan Pajak itu ya dispute-nya adalah dispute treatment. Penyelesaian juga lebih cepat. Kemudian, resources yang dibutuhkan kedua belah pihak pun juga akan lebih ringkas, lebih efisien,” jelas Suryo.
Suryo menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara wajib pajak dan otoritas untuk memastikan setiap pemeriksaan tidak selalu belanjut ke sengketa di Pengadilan Pajak. Baik wajib pajak maupun otoritas dapat berdiskusi dan saling mengingatkan.
“Karena niscaya adanya bahwa sesuatu hal [bisa] terjadi karena lupa, karena tidak sengaja. Caranya adalah saling mengingatkan. Kita punya platfom, code of conduct. Enggak mungkin mengintervensi satu dengan yang lain,” jelas Suryo.
Menurutnya, Ditjen Pajak (DJP) akan berupaya terus memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Harapannya, cost of compliance juga dapat terus berkurang. (kaw)
