Saran Darmin Nasution, Sektor Konstruksi & Real Estat Kena PPh Normal

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution menyarankan pemerintah untuk mengubah skema pajak penghasilan (PPh) final pada sektor konstruksi dan real estat mengingat tren penerimaannya cenderung stagnan.

Darmin mengatakan penerapan PPh final menjadi salah satu penyebab pertumbuhan penerimaan pajak konstruksi dan real estat kalah dari sektor lainnya. Namun, dia menilai penerimaan pajak pada sektor itu dapat dinaikkan secara signifikan jika pemerintah mengembalikan skema pajaknya seperti sektor lainnya.

"Bidang konstruksi dan real estate dinormalkan saja PPh-nya, pasti akan naik [penerimaannya]," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Darmin mengatakan pemerintah mulai menerapkan skema pajak final pada sektor konstruksi dan real estate untuk memudahkan pembuktian pajaknya. Menurutnya, skema itu hanya relevan pada zaman dulu ketika kuitansi yang ada pada proyek konstruksi dan real estate bisa berasal dari berbagai sumber.

Pada situasi saat ini, dia menilai skema pajak final sudah dapat diubah. Walaupun akan berdampak pada biaya dan harga pembangunan real estat atau infrastruktur, lanjutnya, skema pajak normal akan lebih menguntungkan dari sisi penerimaan pajak dalam jangka panjang.

Dengan kebutuhan perubahan skema pajak pada sektor konstruksi dan real estate, Darmin menyarankan skema PPh final yang ada pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh perlu diubah atau dipersempit.

"Dia [penerimaan sektor konstruksi dan real estate] kalah dengan sektor lain seperti sektor industri. Padahal, mestinya tidak sehingga saya menyarankan bahwa itu dikembalikan ke tarif normal," ujarnya.

 Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pernah menyatakan pemerintah akan mengkaji masukan dari pelaku usaha dan World Bank mengenai pengenaan tarif pajak final untuk usaha konstruksi dan real estate. Simak ‘Wamenkeu: Skema PPh Final Kontruksi dan Real Estate Bakal Dievaluasi.

World Bank menilai skema tarif pajak final menjadi penyebab tingkat kepatuhan sektor konstruksi dan real estat paling rendah. World Bank pun merekomendasikan skema pajak final untuk usaha konstruksi dan real estat dikembalikan pada rezim PPh badan yang berlaku umum. (kaw)