BERITA TERKINI
Sejumlah alat berat melakukan pengurukan laut (reklamasi) di kawasan Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (8/10/2022). Pemerintah daerah setempat terus melakukan pengembangan infrastruktur, salah satunya dengan mereklamasi laut untuk menambah luas daratan guna mendukung kegiatan investasi. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RPP KUPDRD) turut memerinci ketentuan pemberian insentif pajak daerah bagi pelaku usaha.
Sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), insentif dapat diberikan berdasarkan permohonan atau secara jabatan oleh kepala daerah guna meningkatkan kemudahan investasi.
"Pemberian insentif fiskal ... merupakan kewenangan kepala daerah sesuai dengan kebijakan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah," bunyi Pasal 100 ayat (4) RPP KUPDRD, dikutip Rabu (9/11/2022).
Insentif dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak; kondisi tertentu objek pajak seperti terkena bencana alam, kebakaran, dan sebab-sebab lain yang terjadi di luar kontrol wajib pajak; sebagai dukungan terhadap usaha mikro dan ultra mikro; untuk mendukung program prioritas daerah; atau untuk mendukung program prioritas nasional (prolegnas).
Bila insentif diberikan kepada wajib pajak dengan pertimbangan kemampuan membayar atau kondisi objek pajak, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh pemda. Faktor-faktor yang dimaksud antara lain kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak selama 2 tahun terakhir, kesinambungan usaha wajib pajak, kontribusi usaha dan investasi wajib pajak pada perekonomian daerah dan lapangan kerja, serta faktor-faktor lain yang ditentukan oleh pemda.
Bila insentif diberikan dengan pertimbangan untuk mendukung usaha mikro dan ultra mikro, insentif harus diberikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan.
Merujuk pada PP 7/2021, usaha mikro adalah usaha dengan modal usaha selain tanah dan bangunan tempat usaha maksimal Rp1 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar.
Bila insentif diberikan untuk mendukung program prioritas daerah, insentif harus diberikan menyesuaikan dengan prioritas daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Adapun insentif untuk mendukung prolegnas diberikan dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional.
Insentif-insentif pajak di atas dapat diberikan oleh kepala daerah berdasarkan peraturan kepala daerah, bukan perda. Meski demikian, peraturan kepala daerah tentang insentif pajak daerah tersebut harus diberitahukan kepada DPRD. Pemberitahuan kepada DPRD harus disertai dengan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif. (sap)
