MK Gelar Sidang Uji Materiil UU Pengadilan Pajak, Cek Jadwalnya

JAKARTA, DDTCNews - Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang perdana permohonan pengujian materiil atas UU 14/2002 tentang Pengadilan Pajak.

Permohonan uji materiil tersebut diajukan oleh pemohon bernama Nurhidayat dengan kuasa hukum bernama Viktor Santoso Tandiasa. Sidang pemeriksaan pendahuluan I akan digelar pada Senin (27/3/2023), pukul 13.00 WIB.

"Permohonan sudah diregistrasi mahkamah dengan Nomor 26/PUU-XXI/2023, dan telah diterbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) dengan Nomor 26/PUU/PAN.MK/ARPK/03/2023," sebut MK dalam laman resminya, dikutip pada Kamis (16/3/2023).

Secara khusus, pemohon mengajukan pengujian materiil atas Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak. Menurut pemohon, Pasal 5 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Selanjutnya, Pasal 5 ayat (2) UU Pengadilan Pajak juga dipandang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan prinsip negara hukum dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Untuk itu, pemohon meminta majelis hakim untuk menyatakan Pasal 5 ayat (2) bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Departemen Keuangan” pada ayat tersebut tidak dimaknai “Mahkamah Agung”.

"Sehingga ketentuan norma Pasal 5 ayat (2) selengkapnya berbunyi: pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung," bunyi permohonan yang disampaikan oleh pemohon.

Sebagai informasi, pembahasan mengenai lembaga peradilan pajak di Indonesia juga telah diulas dalam buku terbaru terbitan DDTC berjudul Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia: Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan Di Beberapa Negara.

Buku yang terdiri atas 186 halaman ini ditulis langsung oleh Founder DDTC, yaitu Darussalam dan Danny Septriadi, serta Assistant Manager DDTC Consulting Yurike Yuki.

Salah satu bab dalam buku ini berjudul Rezim Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia. Dalam bab ini, penulis turut mengulas mengenai prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan kaitannya dengan independensi peradilan. (rig)