BERITA TERKINI
Para pembicara dan moderator dalam talk show bertajuk Consultant POV: How to Succeed at Tax Court, Jumat (17/9/2021). (tangkapan layar Youtube)
JAKARTA, DDTCNews – Profesional pajak harus memahami pajak merupakan multidisplin ilmu. Hal ini akan memengaruhi praktik para profesional pajak saat bekerja.
Senior Manager of Tax Compliance & Litigation Services DDTC Ganda Christian Tobing mengatakan pengetahuan mengenai bidang atau sektor usaha menjadi aspek penting yang harus dimiliki. Bagaimanapun, profesional pajak akan menjadi wakil dari wajib pajak, terutama saat bersengketa.
“Anda harus tahu siapa klien Anda. Pertama sekali, Anda harus tahu bagaimana kegiatan usaha mereka. Misalnya, proses bisnisnya. Ini adalah hal yang basic,” ujarnya dalam talk show bertajuk Consultant POV: How to Succeed at Tax Court, Jumat (17/9/2021).
Dalam salah satu acara rangkaian Moot Court Days 2021 yang digelar Kelompok Studi Ilmu Administrasi Fiskal (Kostaf) Universitas Indonesia tersebut, Ganda menjelaskan pemahaman mengenai sektor usaha kemungkinan baru didapatkan setelah terjun di dunia kerja.
Dia mengatakan bahwa selain memiliki kemampuan dan pengetahuan peraturan perundang-undangan, profesional pajak juga disarankan untuk melatih dan menguasai keahlian cross-examination dalam praktik litigasi pajak.
Dengan pengetahuan berbagai sektor usaha itu, seorang profesional dapat dengan mudah menganalisis atau mengaitkan antara hukum pajak dan peraturan-peraturan teknis sektor usaha. Beberapa peraturan lex specialis, seperti kontrak karya misalnya, juga perlu dipahami.
“Anda harus punya multidisplin perspektif. Anda harus tahu misalnya rules of trading, peraturan menteri perdagangan, menteri ESDM, dan sebagainya. Bagaimana Anda mengolaborasikan hukum pajak dengan peraturan-peraturan di lingkungan bisnis dari klien Anda,” jelas Ganda.
Dengan moderator Ahmad Farhan, hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut Tax Specialist HHP Law Firm Achmad Rhesa Saputra. Dia mengatakan pengetahuan mengenai pajak harus mumpuni, mulai dari aspek administrasi dalam tataran compliance. Hal ini mengingat litigasi merupakan proses akhir. (sandri/kaw)
