BERITA TERKINI
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G-20 dalam pertemuan pada Juli 2021. (g20.org)
VENICE, DDTCNews – Seruan mengenai koordinasi multilateral kebijakan pajak karbon muncul dalam pertemuan para menteri keuangan G-20 awal bulan ini.
Menteri Keuangan Italia, Daniele Franco mengungkapkan perubahan iklim merupakan isu dengan tingkat urgensi yang tinggi selain pajak digital. Hal ini dikarenakan semua negara memiliki ancaman yang sama dari emisi karbon.
Hal tersebut disampaikan Daniele dalam simposium pajak G-20 yang diadakan di Venice, Italia. Menurutnya, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan masing-masing negara untuk mengurangi emisi karbon dan mewujudkan green reforms.
“Kita perlu saling bertukar pikiran mengenai pilihan kebijakan yang ada. Cara ini akan meningkatkan kesepemahaman kita dan memudahkan kerjasama kita ke depan,” ungkap Daniele, dikutip dari Tax Notes International Volume 103, Juli 2021, Kamis (22/7/2021).
Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan harga rata-rata karbon masih rendah, yaitu $3 per ton. Dia berharap negara-negara dapat mencapai kesepakatan untuk meningkatkan harga karbon hingga menjadi $75 per ton pada 2030.
Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire mengusulkan adanya harga minimum global (global minimum price) untuk karbon sebagai langkah awal. Setidaknya, harga minimum tersebut dapat mencegah adanya kompetisi kebijakan harga karbon.
Menurut dia, hanya segelintir negara yang memiliki harga karbon yang sejalan dengan Paris Agreement. Apalagi, pada saat ini, peningkatan harga karbon masih terbatas pada wilayah di Uni Eropa.
“Kita memiliki masalah ketika harga karbon masih meningkat sebatas pada wilayah Uni Eropa saja, tapi tidak di wilayah lainnya. Hal ini dapat memicu adanya ‘kebocoran’ kebijakan,” ucap Le Maire.
Adapun kebocoran yang dimaksud adalah bergesernya aktivitas ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lainnya akibat adanya perbedaan kebijakan karbon. Hal ini berisiko melemahkan daya saing negara yang menerapkan kebijakan pajak karbon ideal.
Sementara itu, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengingatkan cara masing-masing negara dalam memerangi perubahan iklim dapat berbeda-beda. Pada dasarnya, setiap negara dapat memiliki caranya sendiri untuk meraih netralitas karbon.
Negara-negara yang ekonominya masih bergantung pada bahan bakar, termasuk Rusia, tetap harus memprioritaskan apa yang terbaik bagi negaranya. Siluanov lebih menekankan pentingnya negara-negara G-20 untuk menetapkan prinsip-prinsip yang bersifat mendasar sebagai pegangan dalam kerja sama global terkait dengan isu iklim ini. (kaw)
