BERITA TERKINI
Karyawan memantau pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
JAKARTA, DDTCNews - Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021 memuat ketentuan baru mengenai pengenaan PPh final atas bunga obligasi yang diterbitkan melalui BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS).
Pasal 4 ayat (2) PP 91/2021 menyebutkan bila bunga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah ditatausahakan melalui BI-SSSS, PPh final atas bunga obligasi dengan tarif sebesar 10% harus disetorkan sendiri oleh penerima penghasilan.
"Yang dimaksud dengan BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan surat berharga yang dilakukan secara elektronik," tulis pemerintah pada ayat penjelas dari Pasal 4 ayat (2) PP 91/2021, dikutip Jumat (3/9/2021).
Kegiatan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS mencakup kegiatan setelmen, registrasi kepemilikan, dan pembayaran kupon atau pelunasan surat berharga.
Nantinya, wajib pajak yang membayar PPh final atas bunga obligasinya sendiri diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai penyetoran PPh final kepada Ditjen Pajak (DJP). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan pelaporan PPh final atas bunga obligasi akan diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan (PMK).
Selain bunga obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan ditatausahakan melalui BI-SSSS pada Pasal 4 ayat (2), PPh final atas bunga obligasi tetap dipotong oleh penerbit obligasi, kustodian, perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksadana sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PP 91/2021.
Merujuk pada laman resmi BI, BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan BI termasuk penatausahaannya, serta penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI.
"Setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan secara seamless dengan sistem setelmen dana peserta melalui sistem BI-RTGS yang memungkinkan peserta BI-SSSS memanfaatkan fasilitas setelmen secara delivery versus payment (DVP) yang dapat dilakukan secara cepat dan seketika sehingga risiko setelmen surat berharga dapat diminimalkan," tulis BI pada laman resminya.
Adapun peserta BI-SSSS terdiri dari BI, Kementerian Keuangan, bank, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, dan lembaga lain yang disetujui oleh BI. (sap)
