BERITA TERKINI
Ilustrasi.
METRO, DDTCNews – Pemkot Metro berencana untuk menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP) pada tahun depan.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro Syachri Ramadhan mengatakan kebijakan tersebut diperlukan lantaran NJOP sudah lama tidak disesuaikan oleh pemerintah kota.
"Itu [NJOP] disahkan tahun 2023 sehingga 2024 tinggal menentukan besarnya," katanya, dikutip pada Minggu (1/10/2023).
Walau NJOP dinaikkan, langkah ini tidak serta merta menambah beban pajak bumi dan bangunan (PBB) yang harus ditanggung oleh masyarakat. Sebab, PBB bisa dikenakan atas 20% hingga 100% dari NJOP yang ditetapkan oleh pihak pemkot.
"Kalau ketetapannya [PBB] nanti tergantung tarif dan kebijakan NJOP yang range-nya minimal 20% dan maksimal 100%," ujar Syachri seperti dilansir kupastuntas.co.
Syachri menjelaskan NJOP akan ditetapkan melalui peraturan wali kota setelah Pemkot Metro dan DPRD menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada tahun ini.
Sebagai informasi, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan PP 35/2023 mengatur PBB dapat dikenakan atas 20% hingga 100% dari NJOP. Dengan demikian, pemkab/pemkot memiliki fleksibilitas dalam mengenakan PBB.
"Besaran persentase…atas kelompok objek PBB dilakukan dengan mempertimbangkan kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak, dan/atau klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota," bunyi Pasal 13 ayat (2) PP 35/2023.
Jika pemkab/pemkot menaikkan NJOP, tetapi langkah tersebut menimbulkan lonjakan ketetapan PBB secara signifikan maka pemkab/pemkot dapat memutuskan untuk mengurangi persentase NJOP yang menjadi dasar pengenaan PBB.
"Dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB yang dapat disesuaikan secara bertahap," bunyi ayat penjelas dari Pasal 13 ayat (2) huruf a PP 35/2023. (rig)
