BERITA TERKINI
Ilustrasi.
DENPASAR, DDTCNews - Tim Penyuluh KPP Madya Denpasar mengadakan kelas pajak secara daring pada 28 Juni 2022 yang membahas terkait dengan ketentuan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.
KPP menyebut kelas pajak daring yang dihadiri 61 wajib pajak badan tersebut membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65/2022. Adapun PMK tersebut merupakan peraturan pelaksana UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
“Pelaksanaan kelas pajak dimulai dari 09.00 WITA hingga 12.00 WITA. Pemateri kelas pajak kali ini diisi empat orang pemateri dari tim penyuluh, yaitu Ni Putu Ariasih, Kadek Surianingsih, Gusti Made Setyawan, dan Ahmad Fuad,” sebut KPP dikutip dari laman DJP, Jumat (15/7/2022).
Beberapa hal yang menjadi pokok pengaturan dalam PMK 65/2022 di antaranya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan PPN dengan besaran tertentu.
Penyerahan kendaraan bermotor bekas tersebut bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN.
Sementara itu, PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu merupakan pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas.
Lebih lanjut, nilai besaran tertentu untuk penyerahan kendaraan bekas ditetapkan 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan sebesar 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN.
Kemudian, pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, yang berhubungan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh PKP yang PPN terutangnya dipungut dan disetor dengan besaran tertentu, tidak dapat dikreditkan. (rig)
