BERITA TERKINI
Ilustrasi.
TALLINN, DDTCNews – Estonia menjadi satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang tidak menerapkan pajak kendaraan. Gara-gara kebijakan tersebut, Estonia diperkirakan akan kesulitan dalam mengejar target bebas emisi karbon pada 2050.
Magnus Piirits, seorang pakar dari Riigikogu Foresight Center, menilai penerapan pajak kendaraan sangat penting untuk diterapkan demi menekan tingkat emisi. Untuk itu, ia mengusulkan Estonia untuk ikut menerapkan pajak kendaraan.
“Uni Eropa harus mengurangi emisi gas rumah kaca setidaknya 55% pada 2030 dibandingkan dengan tingkat emisi pada 1990. Ini juga mengharuskan transportasi dikenakan pajak dengan cara mempromosikan opsi yang lebih berkelanjutan,” katanya, Senin (20/9/2021).
Seperti dilansir news.eer.ee, Estonia merupakan satu-satunya negara anggota Uni Eropa yang tidak menerapkan pajak kendaraan. Riigikogu Foresight Center menyebutkan rata-rata pengenaan pajak kendaraan negara di Uni Eropa sekitar 11%.
Piirits menambahkan negara anggota Uni Eropa berhasil menghasilkan rata-rata pajak transportasi sebesar 1,1% dari pendapatan pajak di UE pada 2019. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Estonia yang sebesar 0,1%.
Untuk itu, ia memperkirakan Estonia akan kesulitan untuk mengejar target bebas emisi karbon pada 2050. Terlebih, negara yang dijuluki sebagai most unicorns capita in the world ini juga memiliki banyak kendaraan tua yang menghasilkan emisi karbon lebih tinggi.
Berdasarkan catatannya, sebanyak tiga perempat dari total mobil yang diimpor Estonia adalah mobil bertenaga diesel dan tua. Dominasi jumlah kendaraan tua makin membuat kewajiban Petunjuk Pengurangan CO2 dan Energi Terbarukan tidak terpenuhi.
Sementara itu, partai koalisi tetap memandang tidak perlu menerapkan pajak kendaraan lantaran tidak akan membantu mereduksi CO2. Partai koalisi meyakini promosi penggunaan transportasi umum kepada penduduk Estonia lebih efektif.
Gagasan pajak kendaraan dinilai akan meningkatkan beban pajak masyarakat sekaligus pengeluaran pemerintah. Partai Sosial Demokrat tidak menunjukkan posisi pasti mengenai permasalahan ini dan partai oposisi lainnya justru mendukung penerapan pajak mobil. (vallen/rig)
