BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Belanja perpajakan pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp421,7 triliun, naik 12,6% dibandingkan dengan belanja perpajakan tahun ini yang diproyeksikan mencapai Rp374,5 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan belanja perpajakan pada tahun depan tetap berfokus pada sektor produksi, UMKM, serta rumah tangga.
"Namanya proyeksi kan masih akan disesuaikan dengan aktualnya berapa. Namun ini, memberikan sense bahwa belanja perpajakan itu dinikmati banyak stakeholder terutama rumah tangga, UMKM, dan sektor-sektor produksi," ujar Febrio, dikutip Jumat (7/6/2024).
Terkait dengan belanja perpajakan, lanjut Febrio, pemerintah berencana mengevaluasi besaran nilai insentif yang sudah dikeluarkan, siapa yang menerima manfaat dari setiap insentif, dan apakah tujuan pemberian insentif telah tercapai.
"Misalnya tax holiday dan tax allowance, apakah memang mencapai tujuan yang kita harapkan," ujarnya.
Sebagai informasi, OECD mendefinisikan belanja perpajakan atau tax expenditure sebagai transfer sumber daya kepada publik melalui pengurangan kewajiban pajak, bukan melalui pemberian bantuan secara langsung lewat belanja.
Dalam mengestimasikan belanja perpajakan di Indonesia, BKF menggunakan revenue forgone method Dengan metode ini, belanja perpajakan diestimasikan dengan menghitung selisih penerimaan pajak akibat ketentuan pajak tanpa mempertimbangkan adanya perubahan perilaku wajib pajak, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah.
Lebih lanjut, revenue forgone method ini dipilih dengan pertimbangan bahwa metode tersebut relatif sederhana dan dipakai oleh negara-negara untuk mengestimasikan belanja perpajakan di yurisdiksinya masing-masing.
Mengingat penghitungan belanja perpajakan tidak mempertimbangkan perubahan perilaku wajib pajak, dampak ekonomi, dan perubahan kebijakan pemerintah maka belanja perpajakan sesungguhnya hanyalah merepresentasikan dampak langsung terhadap penerimaan jika deviasi dari tax benchmark dihapuskan. (rig)
