BERITA TERKINI
Petugas menata botol vaksin COVID-19 seusai melakukan vaksinasi kepada pelajar di Sekolah Pembangunan Jaya (SPJ) 2 Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (24/8/2021). ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) secara optimal guna mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dalam rapat paripurna atas RUU Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan timbulnya SAL yang mencapai Rp388,1 triliun pada penutupan 2020 disebabkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang berlimpah.
"SiLPA tahun anggaran 2020 yang cukup besar merupakan bagian dari kebijakan optimalisasi pemanfaatan dana dari penerbitan SBN skema kerja sama burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani, Selasa (24/8/2021).
Dari total SAL, Rp66,7 triliun di antaranya ditempatkan di perbankan untuk memberikan dukungan kepada sektor usaha. Penempatan dana tersebut diyakini mampu memberi multiplier effect berupa dukungan kepada UMKM dengan nilai mencapai Rp218,9 triliun.
Penempatan dana pada perbankan ini merupakan bagian dari kerja sama pemerintah dan BI dalam burden sharing pada kategori program non-public goods.
Selain ditempatkan pada perbankan, terdapat sebagian dana yang dicadangkan oleh pemerintah untuk membayar pengadaan vaksin, memberikan insentif kepada tenaga kesehatan, membiayai perawatan pasien Covid-19, dan memberikan dukungan subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan non-KUR pada 2021.
"Jadi, dapat kami sampaikan bahwa SiLPA tahun anggaran 2020 sebagian besar berasal dari kegiatan PC-PEN, yang memang diperlukan untuk percepatan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional, yang bukan hanya untuk pelaksanaan di tahun anggaran 2020, tetapi juga secara berkelanjutan pada tahun anggaran 2021 atau setelahnya," ujar Sri Mulyani.
Untuk diketahui, pemerintah berencana menggunakan dana SAL sebesar Rp186,7 triliun pada semester II/2021. Pemanfaatan SAL tersebut dilakukan untuk mengurangi utang dan mendukung pembiayaan investasi kepada BUMN dan lembaga lainnya.
Langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menutup pelebaran defisit 2021 yang mencapai lebih dari 3% dari PDB akibat banyaknya program yang telah diluncurkan pada tahun ini. (sap)
