Pajak Atas Natura Berlaku di 2022, Pelajari 4 Manfaatnya

JAKARTA, DDTCNews - Perubahan ketentuan pajak penghasilan atas natura yang dinikmati pegawai disebut bakal memperbaiki struktur penerimaan pajak di Tanah Air. Analisis terkait hal ini disampaikan secara mendalam oleh Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah dalam acara Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VIII Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Awwaliatul mengungkapkan ada 4 tujuan serta manfaat yang bisa dirasakan pegawai dan otoritas dari dijadikannya natura sebagai objek pajak. Pertama, ketentuan ini menjadi instrumen penyeimbang ketimpangan antara tarif PPh orang pribadi dan PPh badan.

Alasannya, tarif PPh badan sudah diturunkan pemerintah dari 25% menjadi 22%. Sementara itu, tarif PPh orang pribadi untuk kelompok penghasilan tertinggi naik dari 30% menjadi 35%. Kebijakan ini praktis membuka peluang praktik penghindaran pajak. Perusahaan bisa saja cenderung memilih memberikan natura kepada karyawan ketimbang upah berupa uang untuk menghindari tarif tertinggi PPh OP.

"Penurunan tarif PPh badan membuat gap yang makin lebar dari tarif PPh orang pribadi, nantinya ini dikhawatirkan menjadi saluran melakukan penghindaran pajak dengan pemberian fasilitas dalam bentuk natura. Jadi dilakukan perimbangan melalui pajak atas natura," kata Awwaliatul.

Manfaat kedua, menjadi sarana pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pos PPh orang pribadi. Pilihan kebijakan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan pajak yang selama ini bertumpu pada setoran PPh badan.

Ketiga, Indonesia makin up to date dengan kebijakan pajak internasional. Sebenarnya, penerapan pajak atas natura juga bukan kebijakan fiskal baru di dunia. Beberapa negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Pasifik sudah menerapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk implementasi international best practices.

Keempat, penerapan pajak atas natura memenuhi prinsip simetri dalam sistem pajak.

"Ini bukan kebijakan baru karena di beberapa negara sudah menerapkan seperti Australia, Selandia Baru, dan India," terangnya.

Selain itu, pemerintah sudah menentukan kriteria umum imbalan nontunai berupa natura serta kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Natura dan kenikmatan yang dikecualikan antara lain, pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. (sap)