BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat kinerja pendapatan negara terus membaik sejalan dengan pemulihan ekonomi.
Laporan APBN Kita edisi Juli 2022 menyebut membaiknya kinerja penerimaan salah satunya tercermin dari realisasi pajak dalam rangka impor (PDRI), yang membukukan capaian sangat baik pada semester I/2022. Tingginya kinerja penerimaan PDRI terjadi sebagai dampak dari phasing-out insentif fiskal dan tingginya aktivitas perdagangan impor.
"Baiknya kinerja PDRI tersebut tercermin dari capaian pertumbuhan PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor yang tinggi," bunyi laporan APBN Kita, dikutip pada Senin (1/8/2022).
Laporan APBN Kita edisi Juli 2022 memaparkan kinerja positif tidak hanya terjadi pada jenis pajak seperti PPh badan dan PPN dalam negeri. Dalam hal ini, pertumbuhan realisasi penerimaan PDRI yang terdiri atas PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor secara berturut-turut mencapai 236,82%, 40,3%, dan 36,69%.
Secara bulanan, kinerja PDRI memang sedikit mengalami perlambatan pada Juni 2022. Namun, kinerja penerimaan jenis pajak yang tergabung dalam PDRI masih dalam level pertumbuhan yang memuaskan.
Pada periode tersebut, kinerja pertumbuhan PPh Pasal 22 impor mencapai 477,77%, sedangkan kinerja pertumbuhan PPN impor dan PPnBM impor masing-masing tercatat sebesar 48,43% dan 12,93%.
Laporan APBN Kita mencatat realisasi penerimaan PDRI, yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan bea masuk, pada semester I/2022 mencapai Rp160,2 triliun atau tumbuh 62,7%.
Sejak 2020, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal atas impor barang-barang yang diperlukan untuk menangani pandemi Covid-19 seperti vaksin, obat, dan alat kesehatan. Insentif yang diberikan mencakup bea masuk, PPh Pasal 22 impor, dan PPN.
Melalui PMK 226/2021, pemberian insentif itu kembali diperpanjang hingga 31 Desember 2022.
Selain itu, ada pula insentif fiskal untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19. PMK 114/2022 mengatur insentif pajak ini juga diperpanjang hingga Desember 2022.
Meski demikian, sektor usaha yang menikmati insentif ini terus dipangkas secara bertahap karena sebagian telah pulih dari tekanan pandemi. Misalnya pada insentif pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor, kini hanya diberikan untuk pada 72 klasifikasi lapangan usaha (KLU). (sap)
