BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SIDOARJO, DDTCNews - Penyidik dari Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur II menyerahkan tersangka tindak pidana berinisial DSB ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo.
Kepala Kejari Sidoarjo Roy Rovalino Herudiansyah mengatakan tersangka DSB selaku direktur CV IM ditengarai secara sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan secara sengaja tidak menyetorkan PPN yang sudah dipungut.
"Tindak pidananya terjadi di lokasi usaha CV IM dan dilakukan pada masa pajak Januari hingga Desember 2018. CV IM terdaftar sebagai wajib pajak dan wajib menyampaikan SPT di KPP Pratama Sidoarjo Utara," katanya, dikutip Rabu (18/9/2024).
Tersangka DSB selaku CV IM melakukan penyerahan BKP berupa pasir dan batu (sirtu) kepada beberapa badan usaha antara lain PT KLU, PT WK, PT WBP, dan NJKSO. Tersangka DSB membuat faktur pajak dan memungut PPN atas penyerahan dimaksud. Namun, terdapat PPN yang sudah dipungut, tetapi tidak disetorkan ke kas negara.
Perbuatan tersangka DSB telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara setidaknya senilai Rp529,73 juta. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU KUP, tersangka DSB terancam dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan denda sebesar 2 hingga 4 kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar.
Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Jawa Timur II Jatim Karsita berharap penegakan hukum dapat memberikan efek jera terhadap tersangka dan deterrent effect kepada para wajib pajak yang memiliki rencana untuk tidak melaksanakan kewajiban pajak sesuai ketentuan.
"Kesadaran dari wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju," ujarnya.
Karsita pun mengapresiasi dukungan dari aparat penegak hukum di Jawa Timur yang telah membantu upaya penegakan hukum oleh Kanwil DJP Jawa Timur II.
"Kami berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka DSB maupun untuk hak-hak negara," tuturnya. (rig)
