BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SINJAI, DDTCNews - Seorang wajib pajak terkendala dalam mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) ke perbankan karena konfirmasi status wajib pajak (KSWP)-nya tidak valid. Wajib pajak yang bersangkutan lantas mengunjungi KP2KP Sinjai di Sumatera Utara untuk mendapatkan asistensi dari petugas pajak.
Setelah diusut, ternyata nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik wajib pajak yang bersangkutan memang berstatus non-efektif (NE). Salah satu penyebabnya, selama ini wajib pajak tidak pernah menjalankan kewajiban perpajakannya, termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Hal tersebut membuat kantor pajak menonaktifkan NPWP wajib pajak secara jabatan.
"Untuk mengaktifkan kembali, wajib pajak perlu mengajukan permohonan pengaktifkan wajib pajak NE atau bisa langsung melaporkan SPT Tahunan agar otomatis NPWP-nya aktif kembali," kata petugas KP2KP Sinjai Fadly saat mendampingi wajib pajak, dilansir pajak.go.id, dikutip pada Kamis (23/11/2023).
Selain membantu mengaktifkan kembali NPWP, petugas KP2KP Sinjai juga membantu wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya.
Perlu dicatat, pada dasarnya ada 2 hal yang membuat suatu KSWP tidak valid atau invalid. Pertama, nama wajib pajak dan NPWP tidak sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP. Kedua, wajib pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk 2 tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban wajib pajak.
Artinya, dengan wajib pajak mengaktifkan kembali NPWP-nya dan melakukan pelaporan SPT Tahunan untuk 2 tahun pajak terakhir, KSWP yang bersangkutan bisa valid kembali.
"Jadi ini sudah dilaporkan SPT Tahunannya ya Bu, NPWP-nya telah aktif kembali dan status KSWP-nya juga sudah valid karena sudah dilaporkan SPT Tahunan 2 tahun pajak terakhir," jelas Fadly setelah memberikan asistensi terkait pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak tersebut.
Kepada petugas, wajib pajak mengaku selama ini tidak pernah menjalankan kewajiban lapor SPT Tahunan karena tidak memahami mekanismenya. Namun, wajib pajak tersebut berkomitmen untuk mulai menjalankan kewajiban perpajakannya setelah mendapat pendampingan dalam pengaktifkan kembali NPWP ini.
Sebagai informasi, KSWP juga umum disebut sebagai tax clearance. Tax clearance ini umumnya harus dipenuhi sebelum wajib pajak mendapatkan layanan publik seperti layanan perizinan yang diatur oleh peraturan daerah, misalnya izin usaha perdagangan atau izin mendirikan bangunan.
Wajib pajak diimbau untuk memastikan status KSWP tetap valid agar ketika suatu saat perlu mengurus sesuatu tidak terkendala status KSWP yang tidak valid.
Pengecekan status KSWP bisa dilakukan melalui DJP Online. Klik Profil Pemenuhan Kewajiban Saya dalam menu Layanan pada dashboard DJP Online (kolom KSWP).
Nantinya, wajib pajak bisa melihat status valid atau tidak valid berdasarkan NPWP dan SPT Tahunan PPh 2 tahun terakhir. Jika status dari dua variabel itu valid, secara otomatis wajib pajak dapat mengurus atau menggunakan layanan publik. (sap)
