Fiskus Kunjungi Sejumlah Kantor Desa, Ingatkan Soal Penyetoran Pajak

BONTOSUNGGU, DDTCNews - KP2KP Bontosunggu melakukan kunjungan kerja ke beberapa pemerintah desa di lingkungan Kecamatan Rumbia pada Desember 2023 guna memberikan imbauan mengenai penyetoran pajak atas dana desa 

Kepala KP2KP Bontosunggu Aries Harto Malik mengatakan kunjungan kerja ke pemerintah desa bertujuan untuk mengingatkan wajib pajak desa untuk memenuhi kewajiban penyetoran pajak yang bersumber dari pengelolaan dana desa tahun 2023.

“Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh KP2KP Bontosunggu dalam mengamankan penerimaan negara berupa pajak yang bersumber dari penglolaan dana desa,” katanya dikutip dari situs web DJP, Rabu (31/1/2024).

Dalam kunjungan tersebut, KP2KP Bontosunggu menyampaikan hasil evaluasi kewajiban perpajakan desa hingga November 2023. Untuk itu, Aries mengingatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan desa.

“Perlu diketahui, atas pengelolaan dana desa tahun 2023, kewajiban perhitungan dan penyetoran pajaknya dilakukan paling lambat satu bulan setelah kegiatan dilakukan,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap kunjungan kerja tersebut dapat dapat memberikan kesadaran lebih kepada pemerintah desa dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Merujuk pada SE-05/PJ/2022, kunjungan (visit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai DJP yang ditugaskan untuk mendatangi tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu dan memiliki kaitan dengan wajib pajak.

Terdapat beberapa tujuan dilakukannya kunjungan oleh petugas pajak ke alamat wajib pajak. Pertama, melaksanakan penelitian atas pemenuhan kewajiban formal terkait layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima atau dimiliki oleh wajib pajak.

Kedua, melaksanakan pembinaan berupa bimbingan, imbauan, penyuluhan, dan/atau pemberian konsultasi kepada wajib pajak. Ketiga, melaksanakan kegiatan penelitian kepatuhan material. Keempat, melaksanakan kegiatan P2DK.

Kelima, melaksanakan validasi terkait dengan kesesuaian antara data dan/atau status wajib pajak menurut administrasi DJP dengan kondisi sebenarnya. Keenam, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala KPP. (rig)