KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DJP Jakpus Gelar Program Meet the Market untuk UMKM, Seperti Apa?

Muhamad Wildan
Sabtu, 05 Oktober 2024 | 16.30 WIB
DJP Jakpus Gelar Program Meet the Market untuk UMKM, Seperti Apa?

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi.

 

JAKARTA, DDTCNews - Kantor Wilayah Ditjen Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat bersama PKN STAN, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Indonesia (BI) menggelar program pemberdayaan UMKM bernama meet the market (MTM).

Program ini digelar untuk membantu UMKM meningkatkan akses pasar melalui platform katalog online yang memudahkan mereka menjangkau konsumen baru, utamanya konsumen dari internal DJP dan PKN STAN.

"Program MTM adalah bentuk nyata dukungan kami terhadap pertumbuhan UMKM dengan tidak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga menciptakan akses pasar yang luas dan berkelanjutan. Kami percaya inisiatif ini akan memberikan dampak signifikan bagi para pelaku UMKM," kata Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat Eddi Wahyudi, dikutip Sabtu (5/10/2024).

Program MTM mendorong seluruh unit kerja di Kanwil DJP Jakarta Pusat dan PKN STAN untuk membeli produk-produk UMKM, mulai dari produk kuliner, fashion, hingga kriya. Inisiatif ini membantu UMKM meningkatkan omzet dan memperkuat ekonomi lokal.

Transaksi antara UMKM peserta program MTM dan pegawai di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat dan PKN STAN juga dilaksanakan melalui platform katalog online.

UMKM peserta program MTM juga mendapatkan pelatihan intensif mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk. Materi-materi ini diharap bisa membantu UMKM mempersiapkan diri di tengah persaingan pasar yang kian ketat.

Tak hanya itu, MTM juga diharapkan bisa mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak para wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Pusat.

"Kami berharap program ini dapat diimplementasikan di seluruh Kanwil DJP di seluruh wilayah Indonesia sebagai kelanjutan dari program business development services (BDS) untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di wilayahnya masing-masing," ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.