Setoran Baru 10%, Bapenda Integrasikan Data Pajak dan NIK

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta menggandeng Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta untuk memperkuat basis data pajak daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Sekretaris Bapenda DKI Jakarta Pilar Hendrani mengatakan optimalisasi penerimaan pajak daerah selama ini gencar dilakukan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Bapenda DKI Jakarta berkepentingan agar upaya optimalisasi penerimaan pajak menjadi efektif.

“Salah satu kerja sama yang telah berjalan yakni integrasi sistem data wajib pajak dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK),” ujarnya seusai mengunjungi Kantor Dinas Dukcapil DKI Jakarta di Jalan S Parman, Jakarta Barat (12/3/2020).

Pilar menambahkan pengintegrasian data pajak daerah di Bapenda DKI Jakarta dengan menggunakan data administrasi kependudukan ini akan ditingkatkan untuk mengoptimalisasi penerimaan sejumlah jenis pajak daerah.

“Berdasarkan NIK KTP dan KK itu, maka dapat diketahui warga yang memiliki kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan sebagainya,” ungkapnya.

Adapun target penerimaan 13 jenis pajak daerah yang ditetapkan APBD DKI Jakarta 2020 sebesar Rp50,17 triliun. Sementara itu, hingga 12 Maret 2020 baru terealisasi sebesar Rp5,158 triliun atau setara dengan 10,28%.

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta Dhany Sukma mengatakan bukan hanya dengan Bapenda, pihaknya juga telah mengintegrasikan sistem datanya dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta.

Dengan demikian, bisa diketahui warga yang mengajukan berbagai perizinan melalui aplikasi JakEvo sesuai data administrasi kependudukan. “Melalui integrasi sistem data ini bisa diketahui perizinan apa saja yang diajukan warga dengan kewajiban pajak daerah,” katanya. (Bsi)