BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
NEGARA, DDTCNews—Pemkab Jembrana, Bali melakukan operasi gabungan kepatuhan pajak daerah khususnya untuk pungutan pajak reklame menjelang perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jembrana I Made Leo Agus Jaya memimpin operasi gabungan dengan melibatkan Dinas Pendapatan dan Dinas Perizinan. Operasi ini akan menyasar reklame ilegal yang tidak membayar pajak.
"Jadi reklame yang tidak memiliki izin dan sudah memiliki izin tetapi statusnya expired yang kami tertibkan," katanya dikutip Kamis (6/8/2020).
I Made menyatakan operasi yang dilakukan sejak awal pekan ini sudah menertibkan puluhan reklame di jalan protokol Kabupaten Jembrana. Sebagian besar reklame merupakan iklan produk rokok, operator telekomunikasi seluler, dan produk gawai.
Selain itu, tim gabungan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap penerapan pajak reklame. Bagi pelaku usaha yang memasang reklame, tetapi tidak membayar pajak reklame akan diberikan peringatan.
Tim gabungan penertiban membuat dua kebijakan bagi pelaku usaha yang tidak patuh membayar pajak reklame. Pertama, menyita alat peraga iklan yang dipasang hingga pelaku usaha membayar pajak reklame.
Kedua, memberikan peringatan kepada para pelaku usaha dengan menempelkan stiker yang bertuliskan "Tidak Patuh Pajak Daerah" pada media iklan pelaku usaha.
Tidak hanya menegakkan aturan perihal pemasangan iklan di ruang publik, kegiatan operasi ini juga untuk memastikan penerimaan daerah dari semua alat peraga iklan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Jembrana.
"Iklan yang diturunkan kita amankan di kantor Satpol PP. Pemasangan reklame tanpa izin dan sudah expired ini melanggar Perda No.5/2011 tentang pajak reklame," tuturnya dilansir dari Bali Post. (rig)
