BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KARANGANYAR, DDTCNews - KPP Pratama Karanganyar melakukan penyitaan atas aset wajib pajak pada 27 Juli 2022. Aset yang disita KPP tersebut ialah empat unit kendaraan roda empat berupa mobil.
Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (Seksi P3) KPP Pratama Karanganyar Lintang Trenggono mengatakan penyitaan dilakukan terhadap PT KS karena wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya sejumlah Rp4,2 miliar.
"Kami harap dengan penyitaan ini dapat memberikan efek jera bagi para penunggak pajak, khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar," katanya seperti dikutip dari laman Ditjen Pajak (DJP), Kamis (11/8/2022).
Eksekusi sita dilaksanakan langsung oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Karanganyar dengan didamping Kepala Seksi P3 dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, serta dihadiri juga oleh perwakilan dari wajib pajak.
Penyitaan dilakukan lantaran wajib pajak tidak dapat melunasi tagihan pajak sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebelum melakukan penyitaan, KPP telah melaksanakan tindakan penagihan aktif, berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 19/2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah pemberitahuan surat paksa.
Setelah dilakukan penyitaan, apabila dalam jangka waktu 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya maka kendaraan yang disita tersebut akan dilelang dengan terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang.
Lintang meyakini tindakan penyitaan ini dapat menumbuhkan komitmen penanggung pajak untuk dapat melunasi utang pajak. Selain itu, penyitaan aset ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Tindakan penyitaan ini merupakan langkah terakhir untuk wajib pajak yang tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan,” tuturnya. (rig)
