Pembatalan Perda Pajak Daerah Ditolak

GRESIK, DDTCNews - Pemkab dan DPRD Gresik sepakat menolak rencana pemerintah pusat untuk membatalkan perda pajak daerah di Kabupaten Gresik.

Suberi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Gresik menyatakan sampai saat ini juga belum ada tindak lanjut dari pemerintah pusat mengenai rencana pembatalan perda itu.

"Jelas kami menolak, tapi sejauh ini rencana tersebut belum jelas. Sampai sekarang kami belum mendapat surat atau kepastian dari Gubernur maupun dari Kementerian Dalam Negeri," ujarnya, pekan lalu.

Suberi menyebutkan karena belum ada kepastian itulah, pihaknya juga belum mengambil langkah pasti kendati sudah terang-terangan menolak. Alasan penolakan ini, sambungnya, karena Perda tersebut sangat penting bagi Kabupaten Gresik.

Sebetulnya, dia menginformasikan, beberapa waktu lalu, tim dari DPRD dan Pemkab Gresik sudah berupaya untuk memperjelas kabar rencana pembatalan perda tersebut dengan mendatangi langsung Kemendagri di Jakarta.

"Dan sampai sekarang, kami juga belum menerima salinan atau tembusan tentang wacana pembatalan itu dari Gubernur maupun dari Kemendagri. Artinya masih belum pasti," tandasnya seperti dikutip surya.co.id.

Sebelumnya Kemendari merilis kabar adanya lima perda di Kabupaten Gresik yang akan dibatalkan. Perda tersebut antara lain Perda 10/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Gresik, dan Perda 6/2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan.

Kemudian Perda 20/2013 tentang Perizinan Pengelolaan Air Tanah, dan Perda 22/ 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Perda 2/2011 tentang Pajak Daerah. (Bsi)