BERITA TERKINI
Himpun PNBP, Kemenkeu Bentuk 2 Direktorat Baru dan Angkat 1 Staf Ahli
Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024
Jalan Terjal Pemerintah untuk Mencapai Target Pajak Tahun Ini
Sri Mulyani Siap Serahkan Roadmap Tax Ratio ke DPR pada Kuartal I/2025
Jelang Coretax, DJP Sediakan Template XML dan Converter Excel ke XML
First Tranche Petroleum yang Diterima Kontraktor Migas Masuk Objek PPh
Cegah Penghindaran Pajak, Golkar Usul Perketat Aturan Transfer Pricing
Tarif PPN Tetap Naik Tahun Depan? Sri Mulyani Jelaskan Ini kepada DPR
Batas Waktu Setor dan Lapor Pungutan Bea Meterai Kini Disamakan
Apa Itu Pembebasan Cukai?
Himpun PNBP, Kemenkeu Bentuk 2 Direktorat Baru dan Angkat 1 Staf Ahli
Perbandingan Ketentuan Pajak Sebelum dan Sesudah Terbitnya PMK 81/2024
Jalan Terjal Pemerintah untuk Mencapai Target Pajak Tahun Ini
Sri Mulyani Siap Serahkan Roadmap Tax Ratio ke DPR pada Kuartal I/2025
Jelang Coretax, DJP Sediakan Template XML dan Converter Excel ke XML
First Tranche Petroleum yang Diterima Kontraktor Migas Masuk Objek PPh
Cegah Penghindaran Pajak, Golkar Usul Perketat Aturan Transfer Pricing
Tarif PPN Tetap Naik Tahun Depan? Sri Mulyani Jelaskan Ini kepada DPR
Batas Waktu Setor dan Lapor Pungutan Bea Meterai Kini Disamakan
Apa Itu Pembebasan Cukai?
DDTC Logo
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Redaksi DDTCNews
Selasa, 07 Desember 2021 | 17.45 WIB
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menter...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-1...
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (k...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberika...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 ma...
ddtc-loaderMenteri Dalam Negeri Tito Karnavian (bawah) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kiri), Rachmat Gobel (kedua kanan) dan Lodewijk F Paulus (kiri) menerima berkas tanggapan pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) saat rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat paripurna DPR Ke-10 masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui atas Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto RUU HKPD UU HKPD perimbangan keuangan legislasi DPR Sri Mulyani
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.