BERITA TERKINI
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
Mencermati Penerapan Prinsip Ex Aequo Et Bono di Pengadilan Pajak
UU Direvisi, Pemerintah-DPR Sepakat Jumlah Kementerian Tak Dibatasi
Gunakan Pencatatan untuk Hitung Pajak Terutang? Simak Dulu Aturannya
Temui Prabowo, Sri Mulyani Laporkan Perkembangan APBN
Masa Berlaku PPh Final UMKM 0,5% Jadi Diperpanjang? BKF Ungkap Hal Ini
DJP Jaksel II Perpanjang Kerja Sama Tax Center dengan Unas
Rapat Peraturan MA soal Perkara Pidana Perpajakan, Dirjen Pajak Hadir
Siap-Siap PPN Jadi Naik ke 12 Persen, Publik Tagih Kajian Pemerintah
Panduan Pajak Penghasilan atas Imbalan Peserta Kegiatan, Cek di Sini
Perbanas Gelar Kuliah Umum, Bahas Perpajakan Internasional
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK

Penerapan PKKU atas WPDN yang Memenuhi Ketentuan sebagai BUT

Redaksi DDTCNews
Jumat, 02 Februari 2024 | 12.30 WIB
Penerapan PKKU atas WPDN yang Memenuhi Ketentuan sebagai BUT

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak infografis pajak PMK 172/2023 PKKU wajib pajak dalam negeri BUT
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.