BERITA TERKINI
Presiden Prancis Emmanuel Macron. (foto: amp.thenational.ae)
PARIS, DDTCNews – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik sistem ‘gila’ yang memberi perusahaan status ‘surga pajak permanen’. Dia akan membela pengenaan pajak global atas raksasa digital pada pertemuan G7 akhir pekan ini.
Macron mengatakan perusahaan raksasa digital Amerika Serikat (AS) membayar pajak yang rendah secara tidak adil. Dia menyebut raksasa digital gagal berkontribusi untuk kebaikan bersama. Dia mendesak Washington untuk membantu mereformasi aturan pajak perusahaan global.
“Para pemain raksasa digital tidak berkontribusi secara finansial untuk pendanaan kebaikan bersama. Saya tidak setuju dengan sistem ini, saya tidak berpikir itu bagus, termasuk untuk tenaga kerja Amerika,” kata Macron, Rabu (21/8/2019).
Macron menyatakan telah membahas masalah ini dengan Presiden AS Donald Trump. Trump merupakan pihak yang sangat menentang undang-undang pajak digital yang disahkan di Prancis bulan lalu ini. Trump mengklaim undang-undang itu akan memengaruhi raksasa digital yang berbasis di AS.
Selain itu, Macron mengaku telah ada lobi yang sangat kuat dari para raksasa digital. Namun, Macron bersikeras pada komitmennya untuk tetap mengenakan pajak digital dan mengurangi kesenjangan pajak.
“Kita harus berhenti memiliki pihak yang memberi status ‘surga pajak permanen’," ujarnya
Pada Juli lalu, Parlemen Perancis menyetujui pungutan pajak sebesar 3% atas pendapatan dari layanan digital yang diperoleh di Prancis. Pajak ini menyasar perusahaan digital dengan pendapatan lebih dari 25 juta euro (sekitar Rp398 miliar) di Perancis dan 750 juta euro (sekitar Rp11,9 triliun) dari seluruh dunia.
Pajak ini bertujuan untuk menghentikan kesenjangan pajak yang membuat sebagian besar raksasa digital tidak membayar apapun di negara tempat meraka mendapat keuntungan. Hal ini dapat terjadi lantaran basis hukum perusahaan mereka berada di negara lain dengan tarif pajak rendah.
Menurut Macron, memajaki raksasa digital dengan tarif yang lebih tinggi adalah persoalan keadilan. Untuk itu, dia mendesak reformasi aturan pajak global bagi layanan digital. Namun, Prancis secara tegas menyebut akan menarik pajak digitalnya jika perjanjian internasional tercapai.
Sebelumnya, seperti dilansir france24.com, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire berharap akan ada kesepakatan dengan AS tentang pajak global untuk kegiatan digital sebelum pertemuan kepala negara G7 di Biarritz akhir pekan ini. (MG-nor/kaw)
