BERITA TERKINI
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ketika memberikan keterangan pers usai menghadap Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah di Sungai Long Golf & Country Resort, Kajang, Selangor, Malaysia, Kamis (24/11/2022). ANTARA FOTO/Rafiuddin Abdul Rahman/hp.
KUALA LUMPUR, DDTCNews - Otoritas pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB) menyatakan sedang meneliti kepatuhan 100 wajib pajak prominen di negara tersebut.
Kepala IRB Datuk Mohd Nizom Sairi mengatakan otoritas ingin memastikan para wajib pajak prominen tersebut mematuhi kewajiban pajak mereka. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menekan potensi penghindaran pajak, terutama pada 20% kelompok masyarakat teratas.
"IRB telah menerima perintah perdana menteri baru-baru ini untuk mengejar orang kaya yang berpotensi menghindari pajak," katanya, dikutip pada Minggu (30/4/2023).
Mohd Nizom mengatakan pemerintah ingin menegaskan siapapun harus melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Langkah yang dilakukan otoritas juga bukan berarti menjadikan orang kaya sebagai sasaran pemeriksaan.
Data IRB pada Juni 2022 mencatat ada 31.598 entitas yang terdiri dari individu, perusahaan, dan lainnya yang belum mengumumkan pendapatannya dengan sebenarnya. Hal itu kemudian mengakibatkan kerugian pajak yang diperkirakan mencapai RM665 juta.
PM Anwar pada 6 Maret 2023 pun meminta otoritas sekuat tenaga mengidentifikasi para penghindar pajak, bahkan jika mereka adalah teman atau pendukung politiknya.
Mohd Nizom menyebut IRB memiliki divisi yang bertugas mengumpulkan informasi terkait masalah perpajakan setiap hari. Informasi itu dapat berasal dari informasi publik atau dari pihak lain melalui jalur hukum.
Setelah terkumpul, informasi tersebut bakal diproses oleh Sistem Kepatuhan Pemeriksaan Pajak dan dianalisis lebih lanjut oleh para ahli. Dari analisis ini, bisa saja otoritas melakukan pemeriksaan terhadap orang pribadi atau perusahaan, yang nantinya dapat mengarah pada tuntutan di pengadilan jika bukti menunjukkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan.
"Jika kami memiliki cukup informasi dari beberapa sumber dan mampu menguatkan kecurigaan kami, kami akan menerbitkan surat investigasi," ujarnya dilansir malaymail.com. (sap)
