BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MOSKOW, DDTCNews – Ditetapkannya batasan harga ekspor atas minyak dan gas bumi (migas) dalam pertemuan G-7 membuat pemerintah Rusia terpaksa meningkatkan beban pajak terhadap produsen minyak mentah.
Menurut seorang pejabat dari koalisi barat, kebijakan tersebut dapat menjadi pukulan baru bagi sektor energi yang sebelumnya juga tengah berjuang dengan sanksi barat.
“Ketentuan ini akan melemahkan kapasitas produksi industri minyak dan gas Rusia di masa depan dengan mengambil pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk berinvestasi dalam peralatan, eksplorasi, dan ladang yang ada,” katanya seperti dilansir ft.com, Minggu (14/5/2023).
Dia menyebutkan bahwa langkah tersebut berpotensi menjadi bumerang. Sebab, kebijakan ini telah menutup celah di keuangan pemerintah dengan mengorbankan kemampuan industri migas untuk berinvestasi dalam jangka panjang.
Pada April 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin memperkenalkan metode pengenaan pajak baru terhadap produsen migas dengan menetapkan pungutan berdasarkan batasan harga minyak mentah internasional dikurangi diskon tetap.
Rusia mengambil langkah tersebut untuk memperoleh penerimaan tambahan hingga RUB600 miliar atau Rp113,72 triliun. Keputusan ini dibuat seiring dengan adanya defisit penerimaan negara atas sektor migas akibat sanksi barat terhadap Rusia dalam kasus perang dengan Ukraina.
Dalam pertemuan G-7 yang dihelat pada Desember 2022, batasan harga minyak mentah ditetapkan US$60 per barel. Ketetapan ini diputuskan setelah diskusi panjang selama beberapa bulan untuk menjaga minyak Rusia mengalir ke ekonomi global dan mengurangi gangguan pasar.
Sebagai informasi, pada kuartal pertama 2023, pendapat pajak migas di Rusia mengalami penurunan sebesar 45% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada Maret 2023, penurunan penerimaan pajak yang signifikan terjadi atas produk minyak sulingan yang mengalami penurunan 85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. (rig)
