BERITA TERKINI
Ilustrasi. (foto: Pragativadi)
MANILA, DDTCNews - Komite Keuangan DPR Filipina menyatakan akan mempelajari usulan pemerintah mengenai pengenaan cukai atas produk junk food.
Ketua Komite Keuangan DPR Joey Salceda mengatakan DPR akan mempelajari skema cukai junk food yang terbaik sehingga penerapannya dapat efektif. DPR juga akan memastikan pengenaan cukai junk food tidak berdampak buruk pada perekonomian negara.
"Komite akan melakukan kajian mengenai usulan ini. Siapa yang akan membayarnya? Apa dampak makroekonominya? Apa biaya dan manfaatnya? Apa yang dilakukan negara lain? Dan apa yang harus kita lakukan jika terjadi kesalahan?" katanya, dikutip pada Jumat (23/6/2023).
Salceda menuturkan DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan untuk membahas beberapa RUU. Selain ekstensifikasi barang kena cukai terhadap junk food, DPR akan memprioritaskan pembahasan pajak orang kaya untuk mendorong keadilan dan meningkatkan penerimaan negara.
Dia sepakat bahwa negara harus membuat kebijakan yang tegas untuk mengendalikan konsumsi junk food demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan cukai junk food pun harus didasarkan pada kajian dan data yang komprehensif.
Menurutnya, cukai bukan instrumen tunggal dalam mengendalikan konsumsi junk food atau minuman bergula. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat memperkuat regulasi soal kandungan garam dan gula dalam makanan dan minuman.
"Tentunya kami juga akan melihat apakah ada alternatif yang tersedia secara luas dan terjangkau," ujar Salceda seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.
Menteri Keuangan Benjamin Diokno sebelumnya menyatakan pemerintah berencana mengenakan cukai atas produk junk food mulai tahun depan. Menurutnya, pengenaan cukai junk food menjadi bagian dari upaya pemerintah mengatasi masalah penyakit tidak menular.
Tarif cukai direncanakan senilai PHP10 atau Rp2.690 per 100 gram atau PHP10 per 100 mililiter untuk makanan kemasan yang rendah kandungan gizi. Produk yang dikenakan cukai itu termasuk permen, makanan ringan, dan aneka makanan manis. (rig)
