Ramai Tuai Penolakan, PM Thailand Batalkan Pengenaan Pajak Turis

BANGKOK, DDTCNews - Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin berencana membatalkan rencana kebijakan 'pajak turis' kepada wisatawan asing.

Srettha mengatakan pengenaan pajak turis dikhawatirkan akan berdampak pada minat kunjungan wisatawan asing dan perekonomian. Terlebih, rencana pengenaan pajak turis ternyata mendapatkan penolakan dari sebagian besar masyarakat.

"Berbagai jajak pendapat mengakui banyak kota dan pulau di Thailand sebagai tujuan wisata kelas dunia. Kita harus fokus membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan lebih lanjut, daripada membuat kebijakan tertentu yang dapat mengecewakan," katanya, dikutip pada Senin (10/6/2024).

Srettha mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan penolakan rencana pajak turis dari para pelaku usaha. Meski berpotensi menambah pendapatan negara, kebijakan pajak turis akan dibatalkan untuk menjaga pertumbuhan sektor pariwisata.

Sejalan dengan pembatalan pajak turis, dia menilai kunjungan wisatawan asing di Thailand akan makin ramai. Selain itu, wisatawan asing juga diharapkan dapat membelanjakan lebih banyak uangnya selama berlibur di negara tersebut.

"Hal ini dapat menstimulasi perekonomian dan berpotensi menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemerintah dibandingkan pungutan itu sendiri," ujarnya dilansir thestar.com.my.

Wacana pengenaan pajak turis mencuat sejak beberapa tahun terakhir seiring dengan tingginya kerugian negara akibat turis asing yang sakit tetapi tidak memiliki asuransi. Rencana itu sudah berulang kali tertunda karena pandemi Covid-19.

Pada Februari 2023, pemerintah sebetulnya telah menyetujui rencana pajak turis senilai THB300 atau sekitar Rp134.000 dari wisatawan asing yang masuk Thailand melalui jalur udara, serta THB150 atau Rp67.000 dari pengunjung yang masuk melalui darat atau laut. Meski demikian, belum ada kejelasan mengenai waktu implementasi pajak turis.

Rencana pengenaan pajak turis mendapat penolakan dari kalangan pengusaha, seperti Asosiasi Hotel Thailand. Pengusaha khawatir kebijakan ini akan berdampak pada okupansi hotel yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi. (sap)