BERITA TERKINI
Ilustrasi bendera Uni Eropa. (europe.eu)
BRUSSELS, DDTCNews—Komisi Eropa merekomendasikan negara anggota untuk tidak memberikan bantuan keuangan kepada korporasi yang memiliki hubungan dengan negara yang masuk daftar yurisdiksi nonkooperatif dalam urusan pajak.
Wakil Presiden Komisi Eropa Margrethe Vestager mengatakan rekomendasi ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan dana publik dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak.
"Menjadi suatu hal yang tidak dapat diterima saat dana bantuan publik justru diberikan kepada perusahaan yang terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Kami ingin memastikan hal ini tidak terjadi," katanya, Rabu (15/7/2020).
Vestager menambahkan pemberian bantuan harus dilakukan secara selektif. Dana bantuan pemerintah tidak boleh dimanfaatkan pengusaha yang memiliki catatan hukum mulai dari terlibat kejahatan keuangan, korupsi, mengemplang pajak dan lainnya.
Komisioner Eropa bidang Ekonomi Paolo Gentiloni mengatakan keadilan dan solidaritas menjadi pondasi utama pemulihan ekonomi Uni Eropa. Untuk itu, upaya kolektif ini harus didasarkan kontribusi yang adil dari semua pembayar pajak seantero Eropa.
Dia berharap rekomendasi Komisi Eropa ini diadopsi oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. Apalagi, rekomendasi Komisi Eropa tersebut juga sebenarnya dapat dengan mudah diadopsi oleh sistem hukum negara anggota.
"Mereka yang dengan sengaja mem-bypass peraturan pajak atau terlibat dalam kegiatan kriminal seharusnya tidak mendapat manfaat dari sistem yang mereka coba hindari," tutur Gentiloni.
Setidaknya terdapat 12 negara atau yurisdiksi yang masuk dalam daftar negara yang diawasi Uni Eropa terkait transparansi kebijakan pajak. Delapan negara di antaranya masuk dalam daftar hitam karena tidak menunjukan komitmen untuk transparansi pajak.
Delapan negara tersebut adalah Samoa Amerika, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad and Tobago, US Virgin Islands dan Vanuatu. Sementara itu, tiga negara masuk daftar nonkooperatif dalam urusan pajak adalah Cayman Islands, Palau dan Seychelles.
Sementara itu, dikutip dari laman resmi Komisi Uni Eropa, satu negara yang tersisa adalah Panama yang otomatis masuk daftar hitam karena peringkat transparansi yang diturunkan oleh Global Forum OECD. (rig)
