Equalization Levy Diinvestigasi USTR, Ini Balasan India

NEW DELHI, DDTCNews - Pemerintah India mengirimkan pernyataan balasan melalui komentar publik kepada US Trade Representative (USTR) terkait dengan investigasi lembaga perwakilan dagang tersebut terhadap equalization levy sebesar 2% yang atas perusahaan digital di India.

Dalam komentar publik yang dirilis resmi, India menyatakan equalization levy yang dikenakannya tidak bersifat diskriminatif terhadap perusahaan digital AS sebagaimana yang dituduhkan oleh USTR kepada India.

"Tujuan equalization levy adalah menciptakan perlakuan pajak yang setara bagi perusahaan digital yang memiliki kehadiran fisik di India dengan perusahaan digital nonresiden India tetapi memiliki kehadiran ekonomi di India," ungkap Pemerintah India, seperti dikutip Senin (20/7/2020).

Menurut India, ambang batas pengenaan equalization levy yang mencapai US$267.000 merupakan ambang batas yang rendah dalam rangka melindungi perusahaan digital berskala kecil.

Pungutan ini juga tidak bersifat diskriminatif kepada perusahaan digital AS karena equalization levy dikenakan atas seluruh perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik di India, tidak hanya yang dari AS.

Lebih lanjut, konsep equalization levy dilatarbelakangi oleh komitmen India untuk memerangi praktik base erosion and profit shifting (BEPS) dan memenuhi komitmen pada BEPS Action Plan: Action 1 yang terkait dengan tantangan pemajakan atas ekonomi digital.

India menyebutkan dalam BEPS Report on Action 1, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan 3 opsi kebijakan. yakni pengaturan nexus baru berdasarkan significant economic presence, withholding tax atas transaksi digital, atau equalization levy.

"OECD tidak mengutamakan salah satu dari ketiga opsi kebijakan ini," tulis India dalam komentar publiknya.

Setelah melakukan analisis atas ketiga opsi kebijakan tersebut, lembaga khusus yang melakukan analisis yakni Indian Committee memutuskan equalization levy sebagai opsi kebijakan yang direkomendasikan.

Menurut India, equalization levy memiliki sifat yang pasti dan beban pajak yang timbul pun mudah diprediksi oleh stakeholder terkait. Dari sisi otoritas pajak, equalization levy memiliki biaya kepatuhan dan administrasi yang rendah serta pengenaannya tidak rentan menimbulkan sengketa perpajakan.

India pun menyebut pengenaan equalization levy sudah sejalan dengan norma hukum yang berlaku di AS dan diperkuat dengan putusan Supreme Court atau Mahkamah Agung AS dalam atas sengketa pajak South Dakota vs Wayfair Inc.

Dalam putusan atas sengketa tersebut, Mahkamah Agung AS memutuskan kehadiran fisik bukanlah syarat yang diperlukan untuk mengenakan pajak penjualan.

Negara bagian diperbolehkan mengenakan pajak penjualan atas penyerahan barang kepada konsumen di negara bagian tersebut meski usaha digital tersebut tidak memiliki kehadiran fisik di negara bagian yang dimaksud.

"Prinsip yang berlaku di AS ini jelas senada dengan prinsip yang berlaku di India. Di tengah kegiatan ekonomi yang semakin terdigitalisasi, seorang pedagang bisa melaksanakan kegiatan bisnis tanpa adanya kehadiran fisik," tulis India. (Bsi)