Pajak Karbon Uni Eropa Mulai Sasar Industri Pupuk

BRUSSELS, DDTCNews - Uni Eropa tengah mencanangkan penerapan pajak karbon lintas yurisdiksi dengan menyasar industri barang mentah seperti baja dan pupuk pertanian.

Wakil Menteri Urusan Iklim dan Lingkungan Polandia Adam Guibourgé-Czetwertyński menyambut baik rencana pajak karbon lintas yurisdiksi pada komoditas pupuk pertanian.

Menurutnya, penerapan pajak karbon untuk impor barang mentah seperti pupuk dari luar Uni Eropa akan memudahkan pengawasan otoritas. "Saya pikir industri pupuk merupakan sektor yang sangat bagus untuk memulai [pajak karbon lintas yurisdiksi]," katanya seperti dikutip Senin (1/3/2021).

Adam menyebutkan barang mentah seperti pupuk akan sangat memudahkan proses bisnis pengawasan pada fase awal implementasi pajak karbon. Hal tersebut berdasarkan karakteristik komoditas yang dibeli dalam skala besar, sulit disembunyikan dan mudah untuk diidentifikasi.

Menurutnya, penerapan pajak karbon pada industri pupuk akan jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan menerapkan kebijakan pada industri otomotif.

Uni Eropa akan mengalami tantangan besar untuk menghitung beban pajak karbon atas setiap komponen kendaraan yang diimpor dari banyak negara dan setiap komponen memiliki jejak karbon yang berbeda-beda.

Namun demikian, usulan untuk menargetkan industri pupuk sebagai sasaran awal penerapan pajak karbon bukan tanpa risiko. Presiden Eksekutif Yara, perusahaan pupuk Norwegia, Tove Andersen menyampaikan faktor risiko yang siap menanti jika pajak karbon berlaku untuk industri pupuk.

Menurutnya, desain kebijakan fiskal Uni Eropa untuk menurunkan tingkat emisi itu berpotensi memengaruhi keterjangkauan harga pangan. Hal tersebut akan berdampak langsung pada konsumen karena produsen pertanian Uni Eropa akan mendapat beban tambahan untuk penyediaan pupuk.

"Kita perlu melihat juga dampaknya terhadap konsumen karena rantai produksi pangan akan terpengaruh. Uni Eropa perlu memastikan bahwa produksi pangan di Eropa akan terjangkau," terangnya.

Hal senada diungkapkan oleh asosiasi petani Italia Massimiliano Giansanti. Menurutnya, agenda untuk memitigasi perubahan iklim juga harus melihat dampak sosial yang ditimbulkan.

"Kita harus bisa melakukan mitigasi dan memastikan bahwa kebijakan iklim tidak menimbulkan beban tambahan bagi kebanyakan warga yang rentan," imbuhnya seperti dilansir euractiv.com. (Bsi)