Ilustrasi.
JAMBI, DDTCNews – Pemprov Jambi mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahap 2 mulai 12 Agustus sampai dengan 30 November 2021.
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan program pemutihan tahap II ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sebelumnya, program serupa telah diadakan pada 6 Januari—30 Juni 2021.
"Tujuannya untuk lebih meringankan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor, mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang ikut berdampak terhadap kemampuan ekonomi masyarakat," katanya, dikutip pada Selasa (17/8/2021).
Agus menuturkan gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 525/Kep.Gub/Bakeuda-2.2/2021 yang mengatur program pemutihan tahap II. Insentif yang diberikan berupa pemutihan atau pembebasan denda administrasi PKB sehingga masyarakat hanya membayar pokok pajak.
Selain itu, lanjutnya, pemprov juga memberikan keringanan lainnya berupa pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor kedua dan mutasi kendaraan dari luar Jambi.
Dia berharap program pemutihan ini mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Masyarakat yang ingin memanfaatkan insentif dapat mendatangi kantor Samsat induk, Samsat keliling, gerai Samsat, maupun membayar melalui sistem elektronik.
Untuk diperhatikan, dokumen yang harus dibawa meliputi fotokopi KTP, STNK, BPKB, cek fisik, dan kuitansi pembelian untuk mengurus balik nama kendaraan, sedangkan perpanjangan tahunan cukup KTP dan STNK asli.
Di sisi lain, pemprov juga mengharapkan program pemutihan tersebut mampu mengerek pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini.
"Untuk tahap II, kami optimis dapat tercapai karena mulai membaiknya kemampuan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan daerah," ujar Agus seperti dilansir jambiekspress.co.id.
Pada pelaksanaan program pemutihan tahap I, Pemprov Jambi mampu meraup penerimaan senilai Rp88,17 miliar. Penerimaan tersebut naik 2,9% dibandingkan dengan periode yang sama 2020 senilai Rp85,67 miliar. (rig)