BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mulai mengkaji dampak perpajakan yang timbul akibat berkembangnya penggunaan non-fungible token atau NFT.
Penasehat pada Centre for Tax Policy and Administration OECD Julin Jarrige mengatakan analisis awal perlu dilakukan untuk memastikan perlakuan pajak atas NFT. Kajian perlu dilakukan untuk menjawab apakah ketentuan pajaknya berlaku sama seperti aset kripto secara umum atau mendapatkan perlakuan tersendiri.
"Tiga tantangan untuk memajaki aset kripto adalah karakterisasi aset, timing, dan valuasi. NFT memiliki tantangan tersendiri karena memiliki bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda," ujar Jarrige seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Selasa (16/11/2021).
Untuk diketahui, yang dimaksud dengan NFT adalah aset kripto yang bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan dengan NFT lainnya. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan Bitcoin yang bersifat fungible.
Kepemilikan atas NFT terekam di dalam blockchain dan menjadi penanda atas kepemilikan aset-aset digital tertentu seperti video, musik, GIF, atau aset-aset digital lainnya.
NFT dapat dijual oleh sang pemilik melalui marketplace menggunakan Ethereum sebagai mata uang. Laba yang diperoleh dari penjualan NFT berpotensi melahirkan permasalahan pajak.
NFT diperkirakan tidak akan hilang dalam waktu dekat seiring dengan makin tingginya aktivitas jual beli aset tersebut serta kian banyaknya artis yang menjual karyanya dalam bentuk NFT.
Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan kajian atas NFT dan segera mengategorisasikan aset tersebut guna memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi digital tersebut.
Untuk saat ini, OECD memandang setiap NFT tidak dapat diperlakukan secara sama rata antara satu dengan yang lain. Perlakuan pajak atas NFT seharusnya tergantung pada kegunaan (use case) dari dari NFT yang dimaksud. (sap)
