BERITA TERKINI
Ilustrasi.
WARSAWA, DDTCNews – Polandia dan Hongaria meminta ketentuan Pilar 1 dan Pilar 2 yang dirancang Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dapat diterapkan secara bersamaan.
Kedua negara bersikeras untuk menerapkan ketentuan Pilar 2, yaitu pajak korporasi minimum global, secara bersamaan dengan ketentuan Pilar 1. Hal tersebut juga dinyatakan secara tegas oleh Wakil Duta Besar Polandia untuk Uni Eropa Arkadiusz Pluciński.
“Polandia tidak dapat mendukung keputusan Uni Eropa yang mendorong pajak korporasi minimum global, sedangkan Pilar 1 ditinggalkan. Kami bersikeras perlunya menghubungkan dua pilar secara hukum,” katanya dikutip dari Kafkadesk, Rabu (26/1/2022).
Senada, Menteri Keuangan Hungaria Mihály Varga menilai kegagalan mengadopsi pilar 1 berpotensi membahayakan pengaruh politik negara ketiga untuk dapat mengimplementasikan kesepakatan OECD secara efektif.
Untuk diketahui, Uni Eropa berupaya menerapkan tarif pajak global minimum sebesar 15% yang merupakan bagian dari Pilar 2 OECD. Uni Eropa berharap dapat menjadi yurisdiksi pertama yang mengimplementasikan proyek yang dipimpin OECD tersebut.
Untuk mengimplementasikan Pilar 2 OECD tersebut, Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari sebanyak 27 anggota. Namun demikian, Polandia dan Hongaria justru menolak penerapan Pilar 2 OECD tersebut.
Kedua negara yang berada di kawasan Eropa Tengah tersebut saat ini dinilai telah menjauh dari nilai demokrasi. Saat ini, Polandia dan Hongaria tengah diselidiki karena dianggap merusak independensi pengadilan, media, dan organisasi nonpemerintah. (vallen/rig)
