Jelang Pemilu, PM Australia Tak Tertarik Terapkan Pajak Karbon

CANBERRA, DDTCNews – Menjelang pemilihan federal pada Mei 2022, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan tidak tertarik untuk menaikkan tarif PPN atau goods and services tax (GST), termasuk menerapkan pajak karbon.

Morrison menegaskan dirinya tidak akan melakukan reformasi pajak dengan cara menaikkan PPN atau menerapkan pajak karbon. Menurutnya, kenaikan tarif PPN atau penerapan pajak bakal membuat beban lebih besar bagi masyarakat.

"Biar saya perjelas lagi, saya tidak tertarik meningkatkan tarif PPN atau mengenakan pajak karbon. Saya tidak berpikir itu kepastian. Saya hanya berpikir itu pajak yang lebih tinggi," katanya, Rabu (9/3/2022).

Selama bertahun-tahun pemerintahannya, lanjut Morrison, dirinya telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak masyarakat. Koalisinya bahkan telah memotong tarif pajak usaha kecil menjadi 25%.

Tak hanya itu, pemerintah juga menghapus seluruh tingkat sistem pajak penghasilan pribadi. Dia menyebut keringanan pajak tersebut telah membuat 94% masyarakat Australia membayar tarif pajak marjinal tidak lebih dari AUD0,3 atau Rp3.142,02.

"Kami berupaya mengurangi pajak di negara ini selama bertahun-tahun dan reformasi kami sudah berjalan," ujar Morrison seperti dilansir northernbeachesreview.com.au.

Sementara itu, Dewan Bisnis Australia menginginkan dukungan yang lebih kuat bagi untuk kebijakan berupa penghapusan bea materai dan penurunan tarif PPh untuk seluruh perusahaan diturunkan dari yang semula 30% menjadi 25%.

Dewan juga menyarankan pemerintah untuk dapat menaikkan ambang batas omset yang dikenakan tarif PPh badan 25% dari yang semula AUD50 juta menjadi AUD250 juta, AUD500 juta, atau AUD1 miliar.

Di lain pihak, Think Tank Grattan Institute justru menyerukan reformasi pajak besar-besaran bagi siapapun pihak yang memenangkan pemilihan dengan meningkatkan tarif GST. Tak hanya itu, objek GST juga diharapkan diperluas dan konsesi pajak dikurangi. (rig)