BERITA TERKINI
Kandidat presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator Ferdinand Marcos, menunjuk ke arah para pendukungnya saat dia berbicara selama kampanye di Quezon City, Metro Manila, Filipina, Senin (14/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Lisa Marie David/WSJ/sad.
MANILA, DDTCNews - Calon presiden Filipina sekaligus anak mantan diktator Ferdinand Marcos, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr, disebut-sebut masih memiliki tagihan pajak senilai P203,8 miliar atau setara dengan Rp55,8 triliun.Â
Komisaris Bureau of Internal Revenue (BIR) Caesar Dulay menyatakan otoritas telah mengirimkan surat tagihan pajak kepada Marcos pada akhir tahun lalu. Hal itu dilakukan setelah kubu calon presiden Isko Moreno mendesak BIR untuk menyelesaikan kasus pajak keluarga Marcos.
"BIR telah mengirimkan surat kepada ahli waris Marcos pada 2 Desember 2021 mengenai kewajiban perpajakan mereka," katanya, dikutip pada Minggu (20/3/2022).
Otoritas tidak memerinci langkah yang dilakukan BIR untuk menagih pajak Marcos tersebut. Meski demikian, Menteri Keuangan Carlos Dominguez III memperingatkan ketidakpatuhan calon presiden dalam membayar pajak akan menimbulkan keraguan publik.
Dominguez menegaskan pemerintah telah berupaya menegakkan peraturan pajak walaupun ketentuan perpajakan pada 1983 telah dilakukan sejumlah perubahan.
Kubu calon presiden Francisco Moreno Domagoso menilai BIR harus menuntut keluarga Marcos untuk membayar kewajiban pajak yang ditaksir mencapai P203,8 miliar. Dia berharap penagihan yang dilakukan BIR dapat membuahkan hasil.
"Saya sangat senang Komisaris Dulay telah menulis surat permintaan kepada mereka untuk membayar pajak. Saya harap kita bisa mendapatkan pembayaran mereka," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.
Sebelumnya, Koalisi masyarakat Filipina sempat melayangkan petisi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama Marcos Pemilu yang diadakan pada Mei 2022, tetapi tidak dikabulkan.
Dalam petisinya, koalisi tersebut menyebut Marcos Jr tidak layak menjadi calon presiden karena tercatat telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak pada 1995 dan menjalani hukuman penjara lebih dari 18 bulan. (rig)
