BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MUSCAT, DDTCNews - Badan Perlindungan Konsumen Oman meminta pedagang untuk dapat memberikan tanda khusus atas barang-barang yang penyerahannya tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN).
Badan Perlindungan Konsumen menjelaskan pembedaan antara barang kena PPN dan tidak kena PPN diperlukan sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terutama konsumen. Untuk itu, pedagang diharapkan dapat melaksanakan kewajiban tersebut.
"Kami memerintahkan seluruh pusat perbelanjaan dan toko di Oman untuk mencantumkan label khusus atas barang-barang yang dikecualikan dari PPN," tulis Badan Perlindungan Konsumen seperti dilansir timesofoman.com, dikutip Kamis (14/4/2022).
Untuk diketahui, Oman mulai mengenakan PPN atas penyerahan barang dan jasa di yurisdiksinya pada April 2021. Tarif PPN yang berlaku di Oman sebesar 5% sesuai dengan tarif yang disepakati Gulf Cooperation Council (GCC) dalam GCC Value Added Tax (VAT) Framework.
Terdapat banyak kebutuhan pokok yang dibebaskan dari pengenaan PPN tersebut, mulai dari gandum, nasi, jagung, susu, roti, gula, garam, buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ikan, sampai dengan kopi dan teh.
Tak hanya kebutuhan pokok, pemerintah juga membebaskan pengenaan PPN atas jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa pendidikan, penjualan tanah, hingga sewa bangunan.
Saat ini, sudah ada 4 dari 6 negara anggota GCC yang mengenakan PPN atas penyerahan barang dan jasa, antara lain Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Oman. Dua negara anggota GCC lainnya yang belum memberlakukan PPN, yaitu Kuwait dan Qatar.
Kuwait baru akan mengenakan pajak atas barang tertentu (bukan PPN) dengan tarif 10% hingga 25%. Barang yang dikenai pajak tersebut antara lain produk tembakau, minuman berpemanis, dan barang mewah seperti jam, perhiasan, mobil mewah, dan yacht. (rig)
