BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Otoritas pajak masih mempersiapkan kebijakan untuk memungut pajak terhadap pelaku e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Rencananya, pemerintah akan merangkai aturan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih enggan menjelaskan lebih lanjut terkait implementasi kebijakan tersebut. Namun, Mantan Direktur Bank Dunia itu menyatakan akan memberikan informasi yang lebih lanjut pada saat kebijakan tersebut rampung.
“Kami akan sampaikan dan jelaskan mengenai kebijakan itu jika sudah selesai. Sekaligus kami presentasikan dampak yang terjadi melalui pemberlakuan pemajakan e-commerce,” ujarnya di Gedung DPR Jakarta, Rabu (4/10).
Di samping itu, Dirjen Pajak Ken Dwi Jugiasteadi pun mengakui kebijakan e-commerce akan menentukan mulai dari pemungut pajak, pembayar pajak, penentuan besaran tarif yang berlaku, hingga tata cara pemberlakuan peraturan tersebut.
“Pastinya kebijakan itu akan mengatur segala hal hingga rate yang akan berlaku, nanti akan ada semua lengkap di sana. Minggu depanlah kalau bisa peraturan itu terbitnya,” papar Ken.
Beberapa waktu lalu, masyarakat sempat digegerkan dengan rencana pemberlakuan kebijakan tersebut. Bahkan sejumlah pengusaha khususnya pelaku e-commerce juga sempat merasa keberatan akan rencana kebijakan tersebut, mengingat sudah banyaknya jenis pajak yang berlaku di Indonesia.
Seperti diketahui, pemerintah telah memberlakukan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) beserta pajak penghasilan (PPh) terhadap kegiatan jual beli. PPN dipungut dari pembeli atas barang maupun jasa yang dibelinya, sedangkan PPh dikenakan terhadap penjual atas barang maupun jasa yang dijual.
Sejauh ini besaran PPN ditetapkan sebesar 10% dari harga jual barang maupun jasa dan ditanggung oleh pembeli. Kendati demikian, kebijakan pajak e-commerce itu dimaksudkan untuk memajaki berbagai transaksi jual beli berbasis digital atau jual beli online dengan sistem pemungutan yang lebih jelas dan terperinci.
