BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai skema pemajakan transaksi digital atau e-commerce menjadi isu yang sangat penting, khususnya terkait objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ketua HIPMI Tax Center Ajib Hamdani mengatakan pemerintah harus mendesain skema pemajakan e-commerce harus menjamin sistem pajak yang lebih berkeadilan. Menurutnya perancangan objek PPN harus didesain untuk menjaga kondisi bisnis di Indonesia.
“Kalau objek PPN ini dikenakan dengan memukul rata atas omzet e-commerce, maka bisnis di Indonesia ini justru akan menjadi limbung nantinya. Sementara objek PPh (Pajak Penghasilan) relatif bisa didesain yang berkeadilan karena berangkat dari penghitungan keuntungan,” ujarnya kepada DDTCNews, Selasa (10/10).
Ajib menegaskan pemerintah juga harus membuat guidelines yang jelas untuk para pelaku usaha e-commerce. Pasalnya sistem pemajakan yang dianut oleh Indonesia yaitu skema self assessment sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP).
Sayangnya, dia mengakui sejauh ini belum duduk semeja bersama Ditjen Pajak dalam membahas skema pemajakan e-commerce. Tapi Ajib mengharapkan pemerintah bisa menerbitkan peraturan tersebut dengan mementingkan keadilan khususnya bagi pengusaha.
“Sisi kejelasan skema dan aspek keadilan harus menjadi nafas pemerintah dalam merancang peraturan pajak e-commerce,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi sempat menyatakan skema pemajakan e-commerce akan dirancang sesederhana mungkin untuk mempermudah pengusaha dalam implementasinya. Sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi seperti bukti potong pajak yang bisa dalam bentuk file.
“Beberapa pengusaha minta aturan itu nantinya dibuat sesederhana mungkin, tapi ya memang seperti itu rancangannya. Salah satunya seperti bukti potong nanti bisa berupa file saja, tinggal difoto lalu dikasih ke saya, itu nanti bisa dan akan mempemudah,” tutur Ken.
