Pemerintah Siapkan Aturan Pajak untuk Taksi Online

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan taksi online akan dikenakan pajak. Namun, saat ini penentuan tarif pajak masih dibahas antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Menurutnya, penerapan pajak untuk taksi online dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antara taksi online dan taksi konvensional.

"Bagaimana online harus berkontribusi di pajak, sampai sekarang ini kami lagi bicara dengan Kementerian Keuangan untuk membuat format yang tepat,"ujarnya di Jakarta, Minggu (28/1).

Budi mengatakan pengenaan pajak tersebut akan dibebankan kepada perusahaan penyedia jasa layanan taksi online. Selama ini, perusahaan taksi konvensional juga dikenai pajak yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh).

"Saya imbau kepada pengusaha itu untuk cinta Indonesia. Niatnya itu berusaha dengan baik tapi memikirkan bagaimana kewajiban pajak pada pengusaha itu juga dijalankan, karena pengusaha wajib membayar pajak, kalo tidak ada pajak bagaimana jalan-jalan ini dibangun," katanya.

Selain itu, Budi menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) untuk terlibat dalam pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa taksi online. "Mengenai yang belum kita finalkan itu berkenaan dengan pajak, dengan Kominfo kita sudah intensif," ujarnya. 

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek atau yang dikenal Permenhub Taksi Online yang ditandatangani Menhub pada 24 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif 1 Februari 2018.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan belum ada keputusan apapun soal pajak untuk taksi online.

"Saya belum tahu soal itu. Saya belum bisa berkomentar banyak, masih kita coba pelajari dulu," ucapnya.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah menyatakan bahwa pengenaan pajak taksi online harus sama dengan taksi konvensional supaya menciptakan iklim persaingan yang sehat.

"Pada prinsipnya kita nanti akan bersama-sama Menteri Perhubungan. Paling penting sinyalnya adalah pemerintah akan membuat level playing field yang setara. Jadi antara bisnis online dan konvensional harus diberi treatment perpajakan sama," pungkasnya. (Amu)