DEVISA HASIL EKSPOR

BI & Kemenkeu Pakai 'Simodis', Apa Itu?

Kurniawan Agung Wicaksono
Senin, 07 Januari 2019 | 11.20 WIB
BI & Kemenkeu Pakai 'Simodis', Apa Itu?

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menandatangani nota kesepahaman pada Senin (7/1/2018). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menyepakati kerja sama integrasi pemanfaatan dan pemantauan data dan/atau informasi devisa dari kegiatan ekspor-impor.

Integrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis). Adapun kesepakatan itu tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (7/1/2018).

“Simodis menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan DHE [devisa hasil ekspor] yang mengintegrasikan informasi dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan BI terkait ekspor dan impor secara seketika,” demikian keterangan otoritas melalui siaran pers bersama.

Simodis, secara teknis akan mengintegrasikan aliran dokumen, aliran barang, serta aliran uang. Integrasi dilakukan melalui dokumen ekspor dan impor dari Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Ditjen Pajak (DJP), serta data incoming ekspor dan outgoing impor dari financial transaction messaging system dan bank devisa

“Melalui integrasi ini, Simodis akan mampu menyediakan informasi ekspor dan impor Indonesia yang komprehensif baik bagi Kemenkeu dan BI,” imbuh mereka.

Sejak awal diimplementasikan pada 2012, kepatuhan eksportir dalam memenuhi ketentuan penerimaan DHE terus membaik. Pada November 2018, kepatuhan itu mencapai 98,0%. Kinerja itu tidak terlepas dari sinergi otoritas moneter dan fiskal, dengan dukungan perbankan dan eksportir.

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari kesepakatan kedua otoritas tersebut. Pertama, meningkatkan perolehan dan kualitas informasi devisa kegiatan ekspor. Kedua, mendapatkan informasi devisa kegiatan impor.

Ketiga, meningkatkan perolehan DHE. Keempat, mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan perpajakan. Kelima, memperoleh informasi profil kepatuhan eksportir dan importir di bidang devisa dan kepabeanan. Keenam, memperkuat pelaksanaan analisis bersama (joint analysis) terkait devisa. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.