BERITA TERKINI
Ilustrasi DPR.
JAKARTA, DDTCNews – Rapat panitia kerja (Panja) Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait pembicaraan pendahuluan transfer daerah dan dana desa belum mencapai kesepakatan.
Pimpinan dan anggota Banggar tidak menemui kata sepakat terkait alokasi dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik. Pasalnya, Dirjen Perimbangan Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti tidak membuka alokasi besaran anggaran DAK 2020.
Hal tersebut menurut pimpinan rapat Jazilul Fawaid belum memenuhi permintaan DPR. Politisi dari Fraksi PKB tersebut menyebutkan paparan pemerintah tidak mencantumkan besaran dan distribusi DAK fisik dan nonfisik untuk 2020.
“Kita perlu paparan yang lebih lengkap terkait DAK fisik dan nonfisik dan bagaimana mekanisme aspirasi anggota dewan untuk program di dapilnya masing- masing,” katanya di ruang rapat Banggar, Senin (1/7/2019).
Anggota Banggar Yanuar Prihatin mengatakan keterbukaan pemerintah dalam membuka data DAK merupakan suatu kewajiban. Pasalnya hal tersebut bagian dari tugas DPR sebagaimana diatur dalam UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).
Pendapat serupa diutarakan oleh Achmad Hatari dari Fraksi Partai Nasdem. Menurut dia, data alokasi DAK idealnya diketahui oleh legislatif sebagai mitra pemerintah dalam menyusun anggaran.
“Kita perlu melihat alokasi DAK baik fisik dan nonfisik sebagai alat untuk melakukan monitor penggunaan anggaran di masing-masing dapil,” katanya.
Menyikapi permintaan Banggar tersebut, Astera mengatakan tidak dapat mengabulkan secara langsung. Restu Menkeu Sri Mulyani dibutuhkan untuk membuka data DAK tahun depan.
Alhasil, rapat kembali ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa, (2/6/2019). Alotnya pembahasan alokasi transfer daerah dan dana desa kali ini tidak berbeda jauh dengan pembahasan tahun lalu. Persetujuan Panja baru diberikan setelah menggelar rapat dengan Menkeu Sri Mulyani.
“Melihat proses yang ada, kami menginginkan adanya usulan tertulis dari DPR kalau ada daerah-daerah yang dirasa perlu dorongan dari anggota DPR. Kami akan diskusi lagi dengan Menkeu untuk membahas mekanisme aspirasi DPR ini,” imbuhnya. (kaw)
