BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Persekutuan komanditer merupakan salah satu wajib pajak badan yang dapat memanfaatkan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 55/2022.
Namun, fasilitas tersebut tidak berlaku apabila persekutuan komanditer (CV) atau firma dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
“Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022 salah satunya adalah [jasa] konsultan,” cuit DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, dikutip pada Kamis (20/4/2023).
Merujuk pada Pasal 56 ayat (4) PP 55/2022, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris.
Kemudian, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; olahragawan.
Lalu, pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; dan distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
Dengan demikian, lanjut DJP, kegiatan usaha yang dijalankan oleh persekutuan komanditer tersebut tidak bisa menggunakan tarif final 0,5% sesuai dengan PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Contoh kasus:
Tuan C seorang konsultan pajak bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak.
Mengingat jasa yang diberikan firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak maka firma tersebut tidak termasuk wajib pajak badan berbentuk firma yang dikenai PPh final PP 55/2022. (rig)
