BERITA TERKINI
Nelayan tradisional memperbaiki perahunya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (15/5/2023). Kemenko PMK menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024, lebih cepat enam tahun dari target agenda tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dikejar waktu untuk merealisasikan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada September 2022 masih tercatat 1,74% dengan jumlah penduduk miskin ekstrem masih di atas 5 juta jiwa.
Wakil Presiden Mar'uf Amin mengakui pemerintah perlu kerja ekstra keras untuk mewujudkan angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024. Kuncinya, menurut wapres, adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran bantuan sosial.
"Pemda perlu memperbaiki sinergi program dan anggaran agar diterima keluarga miskin ekstrem secara bersamaan," kata Ma'ruf dalam rapat pleno tingkat menteri, dikutip pada Kamis (25/5/2023).
Terkait dengan perbaikan kualitas pensasaran, wapres meminta jajarannya benar-benar memanfaatkan data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
"Khusus untuk Kepala BPS Saya minta agar dapat menyinkronkan perhitungan tingkat kemiskinan nasional dan kemiskinan ekstrem serta melaporkan secara berkala hasil perhitungannya," kata wapres.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem adalah persoalan koordinasi dan sinkronisasi.
"Sekarang ini ada problem koordinasi dan sinkronisasi di lapangan dari semua sisi," kata Muhadjir.
Salah satu contoh masih lemahnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan rakyat miskin adalah pendataan warga yang berhak mendapatkan tanggungan iuran BPJS Kesehatan. Di lapangan, ujar Muhadjir, masih ditemukan warga yang masuk kategori miskin ekstrem tapi belum memiliki BPJS Kesehatan.
"Itu akan langsung kami data dan langsung di-handle Kemenko PMK. Kita potong, ada shortcut untuk penanganan ini," kata Muhadjir.
Shortcut lain yang juga akan disiapkan adalah dalam hal penyaluran bansos seperti bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Selama ini, perlu waktu 2-3 bulan bagi warga miskin untuk memperoleh bansos lantaran proses administrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang cukup lama.
"Ini akan di-handle dulu oleh Pak Menteri Desa dan diambilkan dulu dari dana desa sampai nanti bisa mendapat kepastian masuk ke DTKS dan mendapatkan bansos," kata Muhadjir. (sap)
