BERITA TERKINI
Foto udara smelter milik PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2023). ANTARA FOTO/jojon/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kebijakan hilirisasi nikel tak hanya menambah nilai ekspor, melainkan juga meningkatkan penerimaan perpajakan dan PNBP.
Jokowi mengatakan nilai ekspor nikel dan produk turunannya naik dari Rp31 triliun menjadi Rp510 triliun berkat hilirisasi. Kenaikan ekspor tersebut diikuti dengan kenaikan laba dan setoran pajak ke kas negara.
"Dari angka Rp31 triliun kemudian melompat menjadi Rp510 triliun juga dipungut PPN, PPH, royalti, PNBP, gede mana negara akan dapat? Saya sebetulnya mau membuka yang di Morowali itu negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari DJP. Tapi besar sekali, saya kaget juga dapat angkanya," kata Jokowi, dikutip Selasa (1/8/2023).
Menurut Jokowi, dampak positif dari kebijakan hilirisasi sudah tampak di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum hilirisasi, hanya ada 1.800 tenaga kerja yang diserap oleh pengolahan nikel di provinsi tersebut. Setelah dibangunnya smelter, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 71.500 orang.
"Kemudian di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah realisasi menjadi 45.600 pekerja yang bisa bekerja di hilirisasi nikel yang ada di sana," ujar Jokowi.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum program hilirisasi nikel tercatat hanya sebesar 7% hingga 7,5%. Dengan program hilirisasi, pertumbuhan ekonomi daerah naik menjadi 15%.
Adapun pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tercatat naik dari 5,7% menjadi 23% berkat hilirisasi. "Kalau semua provinsi growth-nya seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan agregat dari semuanya menjadi pertumbuhan ekonomi nasional kita akan berapa," ujar Jokowi.
Meski pertumbuhan ekonomi di daerah bisa melonjak drastis berkat hilirisasi, Jokowi mengatakan capaian tersebut tak serta merta akan menghapuskan kemiskinan di daerah.
Pemda di daerah produsen nikel perlu mengeluarkan kebijakan untuk menghapuskan kemiskinan. Menurut Jokowi, pemda seharusnya memiliki APBD yang besar sejalan dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah produsen nikel tersebut.
"Itu tugasnya pemda yang selesaikan lewat APBD, karena APBD juga mendapatkan manfaat dari adanya perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Atau, saya selalu menyampaikan kepada pemda untuk meminta kepada perusahaan-perusahaan itu, misal kateringnya biar dikerjakan oleh pengusaha UMKM di daerah," ujar Jokowi.
Ke depan, program hilirisasi akan diterapkan atas komoditas-komoditas lain seperti tembaga, bauksit, timah, dan lain-lain agar setiap daerah sama-sama mendapatkan manfaat dari program ini. (sap)
